Mobil Hingga Tas Mewah Disita Kejati dari Rumah Bupati Lampung Timur

Lampung – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyita sejumlah barang mewah dari rumah pribadi Bupati Lampung Timur, M. Dawam Raharjo, dalam penggeledahan yang dilakukan pada Kamis, 9 Januari 2025. 

 

Selain rumah pribadi, penggeledahan juga dilakukan di Kantor Dinas PUPR Lampung Timur. Aspidsus Kejati Lampung, Armen Wijaya, mengungkapkan bahwa barang-barang yang disita dari rumah Dawam meliputi satu unit mobil Honda Brio tahun 2024 dengan nomor polisi BE 1601 AAT atas nama anaknya. 

 

Kemudian, sejumlah sertifikat tanah, emas, jam tangan, beberapa buku tabungan, tas merek Gucci, uang tunai sekitar Rp8 juta, beberapa unit ponsel, KTP, ATM, dan barang lainnya.

 

Sementara itu, di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur dan Dinas PUPR Lampung Timur, penyidik menemukan dokumen penting dan barang bukti elektronik.

 

“Perkara ini sudah naik ke tahap penyidikan, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: Print-10/L.8/Fd.2/11/2024 tanggal 11 November 2024,” ujar Armen.

 

Dugaan Korupsi Proyek Penataan Kawasan Rujab Bupati

 

Kasus ini berawal dari dugaan korupsi pada proyek Pembangunan/Penataan Kawasan Gerbang Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Lampung Timur tahun anggaran 2022. 

 

Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp6,99 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Timur.

 

Kontrak proyek ini dibuat pada 1 September 2022 dengan CV. Generasi Tirta Abadi sebagai pelaksana kegiatan.

 

Armen menjelaskan, dugaan tindak pidana korupsi ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk Direktur CV. Generasi Tirta Abadi berinisial AC dan beberapa pejabat di Kabupaten Lampung Timur.

 

"Dalam proses pelaksanaan lelang, diduga terjadi perbuatan melawan hukum untuk memenangkan pelaksana kegiatan tersebut," jelasnya.

 

Langkah Selanjutnya

 

Kejati Lampung berkomitmen untuk segera memanggil saksi-saksi terkait dan mengumpulkan alat bukti guna memperjelas kasus ini. Selain itu, koordinasi dengan lembaga terkait akan dilakukan untuk menghitung kerugian negara akibat kasus ini.

 

“Kami akan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas untuk memastikan siapa saja yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi ini,” pungkas Armen. (*)