Rekayasa Surat Tanah: Modus Kepala Desa Raup Ganti Rugi Bendungan Rp2,2 Miliar di Lampung

Namun, tim penyidik menemukan fakta bahwa terdapat beberapa lahan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan atau alas hak yang sah. 

Melihat peluang tersebut, tersangka diduga menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama tiga individu, yakni T, S, dan SU. 

Surat-surat tersebut digunakan sebagai dasar klaim atas lahan yang sebenarnya tidak memiliki pemilik sah.

Dengan adanya SKT yang direkayasa, ketiga individu tersebut berhasil menerima dana ganti rugi dari pemerintah. 

Tersangka T Bin T diduga mengambil keuntungan pribadi dari proses ini, yang kemudian menimbulkan kerugian negara sebesar Rp2.229.366.882.

Landasan Hukum dan Tindakan Hukum

Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Ricky Ramadhan, dalam keterangan tertulis menyebutkan bahwa tersangka disangkakan melanggar:

Halaman Selanjutnya

Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 undang-undang yang sama. (*)