Pemprov Lampung Berkomitmen Dorong Kebijakan Pembangunan yang Mengedepankan Pengarusutamaan Gender
- Istimewa
Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmennya untuk mendorong kebijakan pembangunan yang mengutamakan pengarusutamaan gender (PUG).
Pemerintah telah mengimplementasikan sejumlah program untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Partisipasi perempuan dalam pemerintahan juga terus didorong demi mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
“Saat ini ada 13 perempuan yang duduk sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama di Provinsi Lampung. Ini mencerminkan komitmen pemerintah Provinsi Lampung untuk memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam berpartisipasi secara maksimal dalam pembangunan,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri, saat kegiatan Verifikasi Lapangan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Lampung Tahun 2023 pada Rabu (22/11/2023).
Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Siti Mardiah. Tim verifikasi dari Kementerian PPPA serta perwakilan dari berbagai instansi, organisasi perangkat daerah, dan lembaga mitra juga turut hadir.
Fitrianita menyampaikan bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Tim PKK dari tingkat provinsi hingga tingkat desa bekerja sama dalam penyuluhan kesehatan, pelayanan posyandu, dan kampanye makanan sehat.
Program-program pemberdayaan perempuan diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang melibatkan perempuan dan anak, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dan stunting.
Dinas PPPA Lampung juga telah menyiapkan sentra layanan terpadu untuk masyarakat, bekerja sama dengan berbagai lembaga mitra untuk memberikan pendampingan bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual.
Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Eka Yuslita Dewi, menjelaskan bahwa berbagai capaian makro terkait program pengarusutamaan gender di Lampung menunjukkan peningkatan.
Indeks Pembangunan Gender di Lampung naik dari 67,96 pada tahun 2022 menjadi 68,24. Angka prevalensi stunting di Lampung juga mengalami penurunan signifikan menjadi 15,2 persen pada tahun 2022, turun dari 37,8 persen pada tahun 2018.
Aprilliati, anggota Komisi V DPRD Lampung, menambahkan bahwa DPRD Lampung juga berperan dalam mendorong kebijakan pengarusutamaan gender dengan merancang berbagai peraturan daerah.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Lampung telah memiliki regulasi seperti Perda Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dan Perda Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung ke Luar Negeri.
