Kota Metro Lampung Menuju Digital Dalam Sistem Pembayaran

Ilustrasi Pembayaran Digital
Sumber :
  • Foto Dokumentasi Istimewa (Internet)

Lampung – Dalam upaya untuk mempermudah pembayaran pajak dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Metro bekerja sama dengan sektor perbankan untuk memperkenalkan kanal pembayaran digital. 

Akankah Keputusan KPU Kota Metro Lampung Bisa Dianulir?

 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) mendorong realisasi pembayaran pajak melalui layanan mobile banking sebagai bagian dari strategi ini. 

KPU Lampung Lakukan Kajian Soal Diskualifikasi Paslon Wahdi-Qomaru

 

Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Metro pada 25 Juli 2024, dengan tema “Kolaborasi Bersama Penyelenggara Jasa Pembayaran untuk Meningkatkan Transaksi Non Tunai” di Cagar Budaya Rumah Asisten Wedana.

Paslon Wahdi-Qomaru Dibatalkan KPU Metro Lampung, PDIP Sebut Tidak Sah dan Bikin Gaduh

 

Berdasarkan evaluasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kota Metro untuk semester 2-2023, Kota Metro telah berada di tahap digital. 

 

Hal ini didukung oleh ketersediaan kanal digital yang lengkap dan lingkungan strategis yang mendukung. Namun, masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam realisasi transaksi pembayaran digital pendapatan daerah, mengingat dominasi pembayaran non-QRIS. 

 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan, menekankan perlunya sosialisasi dan edukasi tentang pembayaran pajak secara digital guna meningkatkan pemahaman wajib pajak.

 

Program digitalisasi transaksi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Metro bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 

 

Menghadapi masa depan transaksi digital, Kota Metro berencana memperkuat kapabilitas sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan regulasi yang diperlukan. 

 

Wakil Walikota Kota Metro, Qomaru Zaman, menggarisbawahi bahwa komitmen Kota Metro dalam mendorong digitalisasi sudah terbukti. 

 

Ia juga menekankan pentingnya melaporkan dan mensosialisasikan perkembangan digitalisasi transaksi pemerintah daerah kepada masyarakat, serta mengerahkan Camat dan Lurah.

 

Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Zaenal Abidin, mengajak semua pihak—baik dari pemerintah, Bank Indonesia, maupun sektor swasta—untuk memperkuat ekosistem transaksi digital di Provinsi Lampung. 

 

Kepala BPPRD Kota Metro, Syachri Ramadhan, menambahkan bahwa partisipasi masyarakat, peranan SDM aparatur, dan komitmen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat strategis dalam mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui program implementasi transaksi digital di Kota Metro.

 

Pada acara HLM tersebut, juga dilakukan peluncuran pembayaran pajak Kota Metro melalui aplikasi mobile banking BCA, penandatanganan MoU digitalisasi pembayaran pendapatan daerah antara BNI dan Pemda Kota Metro, pemasangan tapping box, serta pemberian apresiasi kepada wajib pajak Kota Metro. (*)