Pemprov Lampung Berkomitmen Dorong Kebijakan Pembangunan yang Mengedepankan Pengarusutamaan Gender
- Istimewa
Dinas PPPA Lampung juga telah menyiapkan sentra layanan terpadu untuk masyarakat, bekerja sama dengan berbagai lembaga mitra untuk memberikan pendampingan bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual.
Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Eka Yuslita Dewi, menjelaskan bahwa berbagai capaian makro terkait program pengarusutamaan gender di Lampung menunjukkan peningkatan.
Indeks Pembangunan Gender di Lampung naik dari 67,96 pada tahun 2022 menjadi 68,24. Angka prevalensi stunting di Lampung juga mengalami penurunan signifikan menjadi 15,2 persen pada tahun 2022, turun dari 37,8 persen pada tahun 2018.
Aprilliati, anggota Komisi V DPRD Lampung, menambahkan bahwa DPRD Lampung juga berperan dalam mendorong kebijakan pengarusutamaan gender dengan merancang berbagai peraturan daerah.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Lampung telah memiliki regulasi seperti Perda Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dan Perda Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung ke Luar Negeri.
