PDI Perjuangan Lampung Siapkan 'Pasukan Saksi' Kawal Suara Hingga ke TPS Pilkada 2024
- Foto Dokumentasi Riduan
Lampung – Menjelang Pemilu 2024, DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung mempersiapkan "pasukan saksi" yang akan bertugas mengamankan suara di seluruh TPS.
Sebagai bagian dari strategi partai, pelatihan khusus bagi pelatih saksi digelar guna mempersiapkan para kader untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal hasil pemungutan suara.
Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI Perjuangan Provinsi Lampung ini diikuti oleh 259 kader pelatih saksi, yang akan bertugas melatih ribuan saksi lainnya di seluruh TPS.
Para peserta dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Lampung 1 dengan 124 peserta, dan Lampung 2 dengan 135 peserta.
Konsolidasi di Dua Zona Wilayah
Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan di Soeltan Luxe Hotel Lampung (Hotel Nusantara Syariah Lampung) dan berlangsung dalam dua sesi, yaitu Sabtu-Minggu, 19-20 Oktober 2024, serta Selasa-Rabu, 22-23 Oktober 2024.
Para peserta dibagi ke dalam dua zona wilayah. Zona satu meliputi Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Metro, Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat.
Sementara itu, zona dua mencakup Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Tengah, dan Lampung Timur.
Ketua BSPN PDI Perjuangan Lampung, Sutono, mengungkapkan bahwa partai telah menyiapkan ribuan saksi untuk bertugas di seluruh TPS di Lampung.
"Awalnya, PDI Perjuangan menyiapkan lebih dari 52 ribu saksi untuk seluruh Lampung, namun seiring penurunan jumlah TPS, kini kita hanya membutuhkan sekitar 27 ribu saksi," ungkap Sutono pada Sabtu (19/10/2024).
Upgrade Kualitas Saksi: Menjadi Mata dan Telinga di TPS
Pelatihan ini tidak hanya sekedar formalitas, melainkan merupakan "upgrading" atau peningkatan kapasitas para pelatih saksi yang nantinya akan turun langsung melatih para saksi di lapangan.
"Para pelatih ini adalah garda depan, mereka akan membimbing saksi-saksi di TPS untuk memastikan suara PDI Perjuangan aman dan tidak terjadi kecurangan," tambah Sutono.
Setiap TPS akan diawasi oleh minimal dua saksi, satu saksi untuk Pilgub dan satu lagi untuk Pilkada Bupati atau Walikota.
Para saksi akan dilatih tidak hanya soal teknis pengawasan, tetapi juga bagaimana bersikap kritis terhadap berbagai pelanggaran yang mungkin terjadi di TPS, seperti bendera pasangan calon yang tidak semestinya, hingga memastikan bahwa petugas KPPS telah menjalankan tugas sesuai aturan.
