Cegah Krisis Pangan, Pemprov Lampung Tegaskan Pengawasan Ketat Distribusi Gabah untuk Ketahanan Pangan Daerah

Bandar Lampung, Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pengawasan terhadap distribusi gabah ke luar wilayah Lampung guna menjaga ketahanan pangan daerah. 

Langkah ini diambil sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pengelolaan serta Pengawasan Distribusi Gabah.

Upaya konkret dilakukan melalui operasi monitoring yang digelar di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Tim gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, Satgas Pangan, dan unsur TNI melakukan pengawasan ketat terhadap pengiriman gabah.

Pada Rabu dini hari, 22 Mei 2025, pukul 03.20 WIB, sebuah truk bernomor polisi BE 8418 ABU yang dikemudikan Fiki, warga Lampung Tengah, dihentikan karena kedapatan membawa gabah yang akan dikirim keluar Provinsi Lampung. 

Sebelumnya, tim gabungan juga berhasil mengamankan beberapa kendaraan yang membawa gabah untuk dikirim ke luar daerah, seperti truk Coldiesel BE 8721 SV yang berasal dari Rawajitu dengan tujuan Banten, serta kendaraan Z 9841 NA yang dikemudikan oleh Irfan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. 

Semua kendaraan yang terjaring operasi diminta untuk membatalkan pengiriman dan kembali ke daerah asal agar gabahnya bisa disalurkan ke Gudang Bulog setempat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, M. Zulkarnain, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa pengawasan distribusi gabah ini dilaksanakan atas instruksi langsung dari Gubernur Lampung sebagai bagian dari penguatan kontrol terhadap distribusi pangan lintas wilayah.

Halaman Selanjutnya

"Kami menjalankan tugas ini sesuai arahan Bapak Gubernur. Prinsip kami jelas: prioritaskan kebutuhan pangan dalam daerah terlebih dahulu. Setelah kebutuhan lokal terpenuhi, baru distribusi ke luar daerah bisa dilakukan secara legal dan terkoordinasi," ujar Zulkarnain.