Eksekusi Lahan PTPN di Desa Sidosari Natar Berlangsung Dramatis

Proses eksekusi
Sumber :
  • Foto Dokumentasi Riduan

Lampung – Putusan inkracht Pengadilan Negeri (PN) Kalianda terhadap lahan seluas 75 hektare di Desa Sidosari, Natar, Lampung Selatan yang digugat oleh LSM Pelita (Maskamdani cs.) resmi dieksekusi. 

img_title Karhutla 2026 Melonjak 69 Persen, Kriminolog UI Ingatkan Bahaya Kepunahan Satwa dan Keanekaragaman Hayati

Region Head PTPN I Regional 7, Tuhu Bangun, memastikan proses penertiban dan pengosongan lahan berjalan sesuai hukum, dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan.

Region Head PTPN I Regional 7, Tuhu Bangun

Photo :
  • Foto Dokumentasi Riduan

img_title Percepat Pelebaran Jalan RE Martadinata–Padang Cermin, Dinas BMBK Kucurkan Total Rp60 Miliar di APBD-P 2026

“Hari ini, pelaksanaan penertiban dan pengosongan lahan HGU No. 16 Tahun 1997 dilanjutkan sebagai tindak lanjut dari eksekusi riil yang telah diputuskan pada 31 Desember 2024. Lahan negara yang dikelola PTPN I Regional 7 kembali menjadi milik negara secara utuh dan akan digunakan sesuai amanat negara. Kami pastikan dalam beberapa hari ini akan selesai,” ujar Tuhu Bangun, Senin (13/1/2025). 

Meski demikian, ia mengakui masih ada polemik dari sejumlah oknum yang menolak proses hukum tersebut. Narasi negatif yang disebarkan dianggap sebagai upaya inkonstitusional dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. 

img_title Dorong Pengurangan Pupuk Kimia hingga 80 Persen, PT BTS Jajaki Kemitraan dengan Petani di Pesawaran

“Kasus ini sudah bersih dan terang benderang. Proses hukum hingga tingkat Mahkamah Agung telah clean and clear. Yang masih bertahan justru adalah oknum yang paham hukum, sedangkan banyak okupan awam sudah sukarela menyerahkan lahan,” jelasnya.

Kronologi Kasus

Sengketa lahan bermula dari klaim Maskamdani cs. melalui LSM Pelita atas lahan seluas 150 hektare milik PTPN I Regional 7. Mereka menduduki lahan dengan alat berat dan menanaminya. Konflik ini berujung pada beberapa insiden, termasuk penganiayaan terhadap karyawan PTPN I Regional 7 yang berujung pada laporan polisi.

Gugatan Maskamdani cs. ke PN Kalianda pada 2020 akhirnya kandas. Setelah melewati berbagai tingkatan pengadilan, Mahkamah Agung menguatkan putusan PN Kalianda yang menyatakan lahan tersebut kembali menjadi bagian dari HGU No. 16 Tahun 1997 seluas 4.984,41 hektare milik PTPN I Regional 7.

Eksekusi riil dilakukan oleh PN Kalianda pada 31 Desember 2024, yang kemudian dilanjutkan dengan pengosongan fisik oleh PTPN I Regional 7 hingga hari ini. 

Pengamanan Humanis

Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin, menyatakan proses pengamanan dilakukan secara humanis dengan menghindari kekerasan. Namun, pihak kepolisian tetap tegas dalam menghadapi potensi pelanggaran hukum.

“Kami menemukan satu senjata tajam saat pelaksanaan, dan pelaku langsung diamankan. Sebanyak empat orang ditahan untuk proses lebih lanjut,” ungkap Yusriandi. 

Halaman Selanjutnya
img_title