Aliansi Lampung Menggugat: 'Ganyang Rezim Pembegal Demokrasi'

Kedua, mereka menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengesahkan Peraturan KPU (PKPU) sesuai dengan putusan MK Nomor 60 dan 70 Tahun 2024. 

Tuntutan ketiga adalah penghapusan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat.

Terakhir, mereka menyerukan boikot terhadap Pilkada 2024 sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Aliansi ini merupakan gabungan dari mahasiswa lintas kampus di Provinsi Lampung, mencakup Unila, Universitas Bandar Lampung, Polinela, Itera, Darmajaya, Poltekkes, dan lainnya. 

Kehadiran elemen-elemen ini menunjukkan tingginya keprihatinan di kalangan generasi muda terhadap isu-isu politik dan kebijakan pemerintah saat ini.

Rencana aksi ini mencerminkan meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi mereka terkait isu-isu politik nasional. 

"Kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat dan menolak kebijakan yang merugikan rakyat," tegas Shadiq.

Halaman Selanjutnya

Aksi damai akan digelar di Gedung DPRD Lampung, dengan harapan dapat menarik perhatian publik dan pemerintah terhadap tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa.