Usai Pelantikan Gubernur 6 Februari 2025, Ini Program 100 Hari Mirza-Jihan
- Foto Dokumentasi Riduan
Bandar Lampung, Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung telah memastikan pelaksanaan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 27 November 2024 akan digelar pada 6 Februari 2025.
Pelantikan ini merupakan gelombang pertama, khusus untuk kepala daerah yang tidak mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu yang akan dilantik adalah pasangan Rahmat Mirzani Djausal dan dr. Jihan Nurlela.
Sementara itu secara nasional, terdapat 21 gubernur dan wakil gubernur terpilih, tanpa sengketa hasil pilkada pada MK. Kemudian, 225 bupati dan wakil bupati, serta 50 walikota dan wakil walikota juga tak mengajukan sengketa.
Mirza, sapaan Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa seluruh persiapan untuk pelantikan telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Lampung.
"InsyaAllah, pelantikan pada 6 Februari sudah dipersiapkan dengan baik oleh Pemprov Lampung. Kami telah berkoordinasi untuk memastikan proses ini berjalan lancar tanpa hambatan," ujar Mirza.
Pasca pelantikan, Mirza akan mengikuti berbagai agenda penting, termasuk silaturahmi dengan masyarakat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
"Setelah pelantikan, pada tanggal 7 Februari akan ada rapat paripurna dan silaturahmi dengan Forkopimda," jelasnya.
Lebih lanjut, Mirza menyebut bahwa prioritas utama dalam program 100 hari kepemimpinannya adalah memperbaiki infrastruktur jalan provinsi.
"Kami akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki jalan-jalan provinsi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, kami juga akan mendukung program pemerintah pusat, seperti kebijakan makan siang bergizi dan hilirisasi pangan," tambahnya.
Pelantikan ini akan menjadi awal dari langkah besar Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela untuk membawa Lampung menuju perubahan nyata, sejalan dengan visi “Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” yang mereka usung.
Kemudian visi tersebut terjabarkan dalam 3 misi yakni. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif. Kedua, memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Ketiga, meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan.(*)
