Banjir Bandar Lampung Tewaskan Tiga Warga, Pemprov Lampung Tindak Tambang Ilegal dan Genjot Rehabilitasi Drainase

Bandar Lampung, Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah tegas untuk mengatasi akar permasalahan banjir di wilayah Bandar Lampung, menyusul bencana banjir bandang yang menelan tiga korban jiwa di Kelurahan Panjang pada Senin (21/4/2025) dini hari. 

 

Penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal yang memperparah kerusakan lingkungan dan sedimentasi saluran air menjadi salah satu fokus utama.

 

Banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi sejak pukul 03.00 WIB, diperparah oleh fenomena pasang air laut (rob) dan kondisi drainase yang tidak memadai, telah merenggut nyawa tiga warga Panjang. 

 

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyatakan bahwa kejadian ini merupakan peringatan keras akan lemahnya infrastruktur pengendalian banjir di perkotaan serta dampak buruk eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali.

 

"Tambang-tambang ilegal yang membuang limbah pasir ke aliran air mempercepat sedimentasi dan penyumbatan. Beberapa titik yang terindikasi sudah kami tutup. Ini harus dihentikan permanen," tegas Wagub Jihan.

 

Pemerintah Provinsi Lampung kini mempercepat program normalisasi saluran air dan drainase di kawasan-kawasan rawan banjir. 

 

Pendekatan yang diambil tidak lagi bersifat reaktif dan sektoral, melainkan terintegrasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan melibatkan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

 

"Kami perintahkan seluruh OPD teknis untuk membuat pemetaan sistem drainase dan penanganan permanen. Tidak bisa lagi hanya tanggap darurat. Harus tanggap penyebab," ujarnya.

 

Selain penanganan fisik, Pemprov Lampung juga menekankan pentingnya edukasi kebencanaan dan sistem peringatan dini kepada masyarakat. 

 

Banjir yang terjadi saat sebagian besar warga masih tertidur menunjukkan perlunya peningkatan sistem informasi publik dan kesiapsiagaan komunitas.

 

Wagub Jihan juga menyoroti perlunya pemulihan yang inklusif, termasuk penyesuaian layanan pendidikan di wilayah terdampak banjir. 

 

Ia menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk menyiapkan skenario pembelajaran dari rumah sebagai langkah sementara. 

 

"Kita fokus pada keselamatan warga. Kalau perlu, sekolah diliburkan 2–3 hari sambil menunggu kondisi benar-benar aman. Tapi anak-anak tetap belajar dari rumah," katanya.

 

Upaya penanganan pasca-banjir saat ini berjalan serentak dengan pengerahan alat berat, personel teknis, relawan, serta unsur TNI dan Polri di lapangan. 

 

Pemerintah Provinsi Lampung juga telah membuka saluran aduan cepat bagi warga yang terdampak, khususnya untuk melaporkan titik-titik genangan dan hambatan aliran air.

 

Lebih lanjut, Wagub Jihan menegaskan bahwa penanganan banjir tidak akan terbatas pada respons darurat. Pemprov Lampung akan menyusun kebijakan jangka menengah yang komprehensif terkait pemulihan lingkungan, audit menyeluruh terhadap sistem drainase, serta revisi tata ruang di wilayah-wilayah yang rawan bencana. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.(*)