Dua Strategi, Satu Masalah: RMD dan Arinal Berebut Solusi Jalan Rusak Lampung
- Foto Dokumentasi Riduan
Lampung – Debat kandidat perdana Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2024 digelar pada 13 Oktober 2024 di Hotel Novotel, Bandar Lampung.
Acara ini menghadirkan dua pasangan calon (Paslon), yakni Paslon 1 Arinal Djunaidi - Sutono dan Paslon 2 Rahmat Mirzani Djausal - Jihan Nurlela, yang saling adu gagasan dalam tema yang sangat krusial: infrastruktur dan ekonomi.
Permasalahan kerusakan jalan di Lampung yang telah berlangsung selama bertahun-tahun menjadi isu utama dalam diskusi.
Paslon 2, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yang telah memulai perbaikan infrastruktur jalan provinsi.
“Sangat bersyukur tahun lalu Pak Jokowi hadir untuk memperbaiki jalan di Lampung. Dengan panjang 1.700 kilometer, jalan-jalan ini sulit diperbaiki hanya dengan kemandirian APBD,” kata Rahmat.
Ia menegaskan komitmennya untuk membuat skala prioritas dalam perbaikan jalan, berkolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, serta sektor swasta.
Menurut Rahmat, jalan bukan hanya berfungsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memainkan peran sosial.
“Jalan adalah hak masyarakat. Mereka berhak menggunakannya untuk pergi ke sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah,” ujarnya.
Jika terpilih, Rahmat berjanji akan mengalokasikan APBD provinsi untuk perbaikan jalan di wilayah yang padat, sembari mengutamakan kolaborasi demi peningkatan ekonomi Lampung yang juga menjadi kepentingan nasional.
Arinal Djunaidi: Infrastruktur untuk Ekonomi Kerakyatan
Di sisi lain, Paslon 1 Arinal Djunaidi menekankan bahwa kerusakan jalan di Lampung bukan masalah baru, tetapi sudah berlangsung selama puluhan tahun.
Namun, ia meyakini bahwa infrastruktur tetap menjadi prioritas utama untuk pembangunan ekonomi Lampung.
“Kerusakan jalan ini sudah puluhan tahun, tapi bagaimanapun kita harus memperbaikinya karena persoalan ini tidak mengenal waktu,” kata Arinal.
Ia menjelaskan bahwa kedekatannya dengan pemerintah pusat, terutama saat melaporkan kerusakan jalan, telah membuahkan hasil dengan respons positif dari Presiden Jokowi.
Ke depan, Arinal berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat dalam hal infrastruktur.
Ia mengusulkan pendekatan baru, yaitu menghapus pembagian jalan berdasarkan status administrasi (jalan negara, provinsi, kabupaten), dan mengutamakan perbaikan jalan di daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.
“Ekonomi kita tumbuh di desa. 70% rakyat Lampung berada di desa dan kecamatan. Program saya adalah membangun ekonomi kerakyatan, dan rumusnya sudah ada,” pungkas Arinal. (*)
