DPR dan Kementerian Lingkungan Hidup Sepakat Hentikan 'Open Dumping' di TPA

"Kami dari Komisi XII DPR RI mendukung Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH RI untuk menghentikan secara permanen praktik open dumping di seluruh TPA," tegas Bambang Patijaya.

Lebih lanjut, Komisi XII DPR RI juga mendorong agar pengelolaan sampah menjadi urusan wajib pelayanan dasar di tingkat daerah. 

Salah satu langkah konkret yang disepakati adalah alokasi minimal 3% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pengelolaan sampah secara berkelanjutan.