Gerindra Soroti Sikap PDIP Soal Kenaikan PPN 12%: Lempar Bola Panas ke Pemerintahan Prabowo
- Istimewa
Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mengarahkan kenaikan PPN hanya pada barang-barang mewah, guna melindungi daya beli masyarakat.
"Kebijakan ini diambil untuk melindungi daya beli masyarakat menengah ke bawah dan menjaga stabilitas ekonomi. Ini adalah keputusan yang bijaksana dari Pak Prabowo," ujar Wihadi.
Wihadi juga menegaskan bahwa tidak seharusnya pihak-pihak tertentu mengaitkan kebijakan kenaikan PPN 12% dengan pemerintahan Presiden Prabowo, karena aturan tersebut sudah disahkan pada masa pemerintahan sebelumnya, di mana PDIP adalah salah satu pihak yang terlibat langsung dalam penyusunannya.
"Jika ada yang mengaitkan kebijakan ini dengan pemerintahan Pak Prabowo, itu keliru. Faktanya, UU ini adalah produk DPR yang diinisiasi oleh PDIP. Pak Prabowo hanya menjalankan amanat undang-undang tersebut," tegasnya.
Lebih lanjut, Wihadi menilai sikap PDIP yang tiba-tiba menolak kenaikan PPN sebagai upaya untuk mengalihkan tanggung jawab kepada pemerintahan Prabowo.
"PDIP seakan-akan cuci tangan dengan kebijakan ini. Kalau memang ingin mendukung pemerintah, jangan dengan cara seperti ini. Tapi kalau mau menjadi oposisi, itu juga hak PDIP," tambahnya.
Pandangan senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR.
