Disnaker Kota Bandarlampung Buka Posko Pengaduan THR

Ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR)
Sumber :
  • iStockphoto

Bandarlampung, Lampung – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandarlampung telah membuka posko pengaduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR). 

img_title Jalan hingga Trotoar Dibongkar, Ini Sebaran Proyek Infrastruktur Bandar Lampung

Langkah tersebut diambil untuk mematuhi Surat Edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan RI tentang kewajiban perusahaan dalam membayar THR kepada para pekerja. 

Kepala Disnaker Kota Bandarlampung, M. Yudhi, mengatakan bahwa posko pengaduan akan menampung aduan dari buruh atau karyawan yang merasa tidak mendapatkan hak dan kewajiban terkait THR dari perusahaannya.

img_title Genjot Pembangunan Infrastruktur, Wali Kota Eva Dwiana Tinjau Perbaikan Jalan Rigid dan Trotoar di Bandar Lampung

“Sudah ada keputusan dari pusat bahwa perusahaan membayar THR untuk pekerja itu wajib, karena itu kita buat posko pengaduan. Nanti kita akan menindaklanjuti apabila mendapat pengaduan dari pekerja jika mereka tidak dibayar THR,” kata Yudhi, (5/04/2023).

Yudhi juga mengimbau kepada setiap perusahaan di Bandar Lampung untuk memberikan THR kepada para pekerjanya tujuh hari sebelum Idul Fitri 2023. 

img_title Bukan Cuma Modal Pengalaman, 100 Tukang dan Pekerja Konstruksi Lamsel Kini Kantongi Sertifikat Resmi

Selain melalui surat, Disnaker juga akan menempelkan banner sebagai himbauan kepada setiap perusahaan yang wajib memberikan THR kepada pekerja.

“Nanti ada banner di setiap titik lokasi yang ditentukan kita pasang agar setiap masyarakat tau bahwa kita menampung apabila ada permasalahan terkait THR,” tambah Yudhi.

Yudhi berharap bahwa perusahaan tidak lagi menggunakan pandemi COVID-19 sebagai alasan untuk menunda atau tidak memberikan THR kepada para pekerja. 

Ia menegaskan bahwa saat ini kondisi jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan dibukanya posko pengaduan ini, diharapkan para pekerja yang belum mendapatkan haknya terkait THR dapat mengadu kepada Disnaker. Langkah ini diambil untuk menjamin hak-hak para pekerja dan menegakkan aturan yang berlaku di Indonesia.