Bandar Negara Calon Kabupaten Baru di Lampung

Lanmark Provinsi Lampung
Sumber :
  • Foto Dokumentasi Istimewa

Lampung – Setelah melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama Tim Panitia Percepatan Pemekaran Daerah (TPPD) Kabupaten Bandar Lampung, Tim Daerah Otonomi Baru (DOB) Natar Agung, dan pimpinan DPRD Lampung Selatan, nama Bandar Negara disepakati menjadi nama kabupaten baru hasil pemekaran.

img_title BTB Tegaskan Kenaikan Tarif Tol Bakauheni–Terbanggi Besar Bukan Keputusan Pengelola

Pemilihan nama ini menjadi hasil dari seleksi empat nama yang diajukan, yakni Natar Agung, Bandar Lampung, Bandar Negara, dan Bandar Husada. 

Nama Bandar Negara dipilih karena dinilai paling sesuai dengan visi pemekaran wilayah serta tidak menyimpang dari opsi-opsi yang telah disusun sebelumnya.

img_title Anak Krakatau Naik ke Level III, Winarti Dorong Mitigasi dan Minta Warga Tak Terpancing Hoaks

Dalam kesepakatan tersebut, kawasan Kotabaru atau Jati Agung juga ditetapkan sebagai calon ibu kota Kabupaten Bandar Negara.

Kelengkapan Administrasi Jadi Tantangan

img_title Kasus Pencurian Getah Karet di Lampung Selatan Berujung Damai

Meski langkah besar telah dicapai, Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah (Pem-otda) Setda Provinsi Lampung, Binarti Bintang, menyatakan bahwa pemerintah provinsi hingga kini belum menerima berkas resmi terkait pemekaran tersebut.

“Informasinya memang demikian, tetapi hingga saat ini persyaratan administratifnya belum masuk ke provinsi. Mungkin panitia pemekaran sedang melengkapi dokumen yang diperlukan,” jelas Binarti, dikutip Senin (6/1/2025).

Binarti menegaskan bahwa pemekaran wilayah harus mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk penyelesaian dokumen administratif, agar dapat diajukan ke pemerintah pusat untuk proses lebih lanjut.

Harapan Besar bagi Bandar Negara

Pemekaran Kabupaten Bandar Negara diharapkan menjadi katalisator pembangunan wilayah, sekaligus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat di kawasan yang akan bergabung.

Dengan menjadi kabupaten mandiri, Bandar Negara diyakini dapat mempercepat pengembangan infrastruktur, meningkatkan ekonomi lokal, serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan. (*)