May Day di Lampung, Buruh Tuntut Cabut UU Cipta Kerja
- Foto Dokumentasi Riduan
Lampung – Ratusan buruh gabungan menggelar aksi damai di halaman Kantor DPRD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pada Rabu (1/5/2024), sebagai bagian dari peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day.
Aksi damai tersebut dihadiri oleh ratusan buruh yang memulainya sejak pukul 10.00 WIB.
Dengan mengenakan seragam biru putih, mereka mengibarkan bendera konfederasi serikat buruh seperti FSPMI, KSPI, dan SPSI.
Erick Meidiartha, Pimpinan FSPMI cabang Lampung, menyampaikan lima tuntutan utama dalam orasinya.
Dia menyerukan pencabutan Omnibus Law UU No 6 Cipta Kerja, penghapusan praktik outsourcing, menolak upah murah atau hostum.
"Menolak pemotongan pajak PPH 21, serta menuntut pembayaran upah dan THR yang tertunda oleh perusahaan," paparnya.
Erick menekankan, pentingnya mencabut Omnibus Law dan praktik outsourcing karena memberikan penderitaan kepada pekerja.
Dia juga menyoroti perlunya upah yang layak, ditentukan berdasarkan kondisi riil pekerja di daerah.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Lampung Komisi 5, Mikdar Ilyas, menyatakan penerimaan terhadap tuntutan para buruh dan berkomitmen untuk mengevaluasinya meskipun hari itu merupakan hari libur.
Pihaknya akan mendengarkan dan menindaklanjuti tuntutan tersebut, serta mengadakan rapat untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.
"Kita akan lakukan rapat, insyalah dalam waktu dekat kita undang lagi perwakilan organisasi buruh di Lampung untuk mencari jawaban dari tuntutan yang disampaikan," pungkasnya. (*)
