Aktivis GERMASI Temukan Dugaan Penerbitan SHM di Kawasan Hutan TNBBS Lampung Barat, Langgar Aturan?

Fakta ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada oknum yang berupaya melegalkan kepemilikan lahan di dalam kawasan hutan. 

"Berdasarkan hasil penghimpunan informasi dan investigasi yang kami lakukan, serta keterangan dari beberapa pihak, kami menemukan bukti adanya penerbitan ratusan sertifikat di kawasan hutan yang seharusnya dilindungi," tambahnya.

Menurut Ridwan, larangan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan hutan jelas diatur dalam berbagai peraturan, antara lain:

UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah."