Dewan Didesak Mahasiswa di Lampung

Lampung – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Demokrasi Lampung menggelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, menyuarakan keresahan mereka terkait ancaman maraknya praktik politik uang jelang Pilkada 2024. 

Dengan membawa berbagi poster bertuliskan "Tolak Politik Uang, Wujudkan Pilkada Bersih", mereka menuntut komitmen tegas dari para pemangku kepentingan.

Koordinator Lapangan, Bani Syafi'i, dalam orasinya menegaskan bahwa Provinsi Lampung telah masuk dalam kategori rawan praktik politik uang. 

Berdasarkan data Bawaslu RI, Lampung menduduki peringkat kedua dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan skor 55,56, dan hampir 20.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah ini teridentifikasi rawan. 

"Angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi masa depan demokrasi di Lampung," seru Bani kepada para peserta aksi, Kamis (14/11/2024). 

Ia mengingatkan bahwa peraturan sudah jelas melarang segala bentuk pemberian uang atau materi untuk mempengaruhi pemilih. 

Namun, kata Bani, implementasi aturan ini membutuhkan pengawasan ketat dan keberanian dari lembaga-lembaga terkait. 

“Bukan hanya yang memberikan uang yang harus dihukum, tetapi penerima juga harus ditindak. Kita butuh pemilu yang bersih, agar pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili harapan rakyat dan membawa perubahan positif selama lima tahun ke depan,” tambahnya.

Mahasiswa juga menyampaikan seruan kepada DPRD Lampung dan instansi terkait, termasuk Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, untuk menandatangani fakta integritas menolak politik uang. 

Mereka menuntut agar GAKUMDU (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) bertindak lebih profesional dalam menangani kasus-kasus pelanggaran selama Pilkada, dan meminta Bawaslu berani bersikap tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, baik yang dilakukan oleh pasangan calon, tim sukses, hingga masyarakat.

Selain itu, mahasiswa mendesak aparat penegak hukum bertindak tanpa pandang bulu dan memastikan laporan serta aduan masyarakat diproses dengan cepat dan transparan. Tuntutan ini dianggap mendesak mengingat Pilkada tinggal hitungan hari, yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

“Kami berharap DPR segera membuat regulasi khusus yang lebih spesifik untuk memberantas politik uang. KPU juga harus menunjukkan netralitasnya dan menjaga proses Pilkada tetap bersih dari segala bentuk kecurangan,” tegas Bani dalam orasi penutup.

Aksi damai ini berlangsung tertib dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Para mahasiswa menegaskan akan terus mengawal proses Pilkada hingga selesai, memastikan demokrasi di Lampung tetap terjaga dan tidak dinodai oleh politik uang. (*)