Polemik Pergeseran Anggaran di Lampung Selatan: DPRD Soroti TAPD, Demokrat Tegaskan Sesuai Regulasi

Pergeseran itu pun harus diadministrasikan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, dan tercantum dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak dibahas secara resmi dalam perubahan APBD.

"Jadi, bukan tidak ada dasar hukum. Yang penting pelaksanaannya tetap transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat," tegas Junaidi.

Ia juga menekankan bahwa kepala daerah memang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi kebijakan fiskal dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan publik.