Ketika KPU Dituntut Netral, Penolakan Bakal Calon Lampung Timur Jadi Sorotan

Lampung – Tindakan KPU Kabupaten Lampung Timur yang menolak pendaftaran salah satu bakal calon bupati dan wakil bupati pada akhir masa pendaftaran, 4 September 2024, menuai kecaman keras. 

Wakil Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH) Bandar Lampung, Cik Ali menuturkan, langkah tersebut tidak hanya melanggar etika penyelenggara Pemilu, tetapi juga mencederai nilai-nilai demokrasi yang dijamin oleh konstitusi.

“Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU harus bersikap netral dan adil kepada siapa pun yang ingin mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah. Tidak boleh ada yang dihalang-halangi dengan alasan teknis,” ujar Cik Ali dalam keterangannya, Rabu (5/9/2024). 

Menurut Cik Ali, tindakan KPU Lampung Timur ini tidak bisa dibenarkan karena berpotensi menodai hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan aturan konstitusi.