Hapus Pembiaran! Desakan DPRD Lampung atas Kasus Mafia Benih Lobster

Konferensi pers di kantor WFS dan Rekan
Sumber :
  • Foto Dokumentasi Riduan

Lampung – Kasus penyelundupan 51.951 ekor benih bening lobster (BBL) senilai Rp7,8 miliar di Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, membuka tabir kelalaian pengawasan dan dugaan kuat adanya aktor besar di balik kejahatan ini. 

img_title Waspadai ATHG di Dunia Maya, DPRD Lampung dan Ken Setiawan Ajak Warga Lawan Propaganda Adu Domba di Medsos

Penangkapan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) pada Senin (9/12), memicu seruan tegas dari Anggota DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, untuk mengusut tuntas dalang dari praktik ilegal tersebut.

Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Hukum WFS dan Rekan, Wahrul yang dikenal sebagai "Pengacara Rakyat" mengundang aktivis lingkungan, masyarakat Pesisir Barat, serta para penggiat hukum untuk bersama-sama mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak lebih tegas dalam menumpas jaringan penyelundupan BBL.

img_title Sosialisasi Pancasila Sentuh Akar Rumput, DPRD Provinsi Lampung Bakal Turun ke Campang Raya Gandeng Ken Setiawan

Dalam pernyataannya, Wahrul menyampaikan kritik keras terhadap kinerja aparat kepolisian yang dinilai lemah dalam menangani maraknya pencurian benur di wilayah Lampung. Ia bahkan mencurigai adanya pembiaran hingga keterlibatan oknum dalam bisnis ilegal ini.

“Kepolisian memiliki jaringan yang luas hingga pelosok desa, namun pencurian benur berlangsung terbuka. Apakah ini karena pembiaran atau ada oknum yang menikmati keuntungan dari bisnis ini? Kapolda Lampung harus segera mengevaluasi jajarannya di wilayah Pesisir Barat,” kata Wahrul. 

img_title PDI Perjuangan Kerahkan Puluhan Ribu Warga Lampung Bersihkan Lingkungan

Ia juga menyoroti fakta bahwa praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghancurkan ekosistem laut serta mengancam mata pencaharian nelayan kecil. 

“Jika benur terus dicuri, ekosistem terganggu, lobster dewasa pun hilang, dan nelayan kita semakin sulit mendapatkan hasil tangkapan,” tambahnya.

Dalam konferensi pers tersebut, Wahrul mengajukan empat tuntutan utama kepada Aparat Penegak Hukum, khususnya Polda Lampung:

1. Peningkatan Pengawasan dan Pencegahan

Mendesak pemerintah dan aparat untuk meningkatkan patroli serta pengawasan di wilayah pesisir untuk mencegah praktik pencurian benur.

2. Penangkapan Aktor Intelektual dan Pemodal

Menuntut Polda Lampung untuk tidak hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap aktor utama serta pemodal besar di balik jaringan penyelundupan.

3. Pengungkapan Aliran Dana

Mendesak penyelidikan mendalam terhadap aliran dana jual beli benur untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya bekingan dari oknum tertentu.

Halaman Selanjutnya
img_title