Koalisi Gerakan Anti Minuman Berpemanis di Lampung Respon Wacana SNI dari Kemenperin
- Foto Dokumentasi Istimewa
Kepatuhan terhadap regulasi bisa sulit diawasi secara konsisten, terutama bagi produsen kecil dan menengah.
Penerapan cukai tidak hanya menekan konsumsi, tetapi juga menghasilkan pendapatan tambahan bagi negara yang bisa dialokasikan untuk program kesehatan dan edukasi publik, menciptakan efek ganda dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
Keberhasilan kebijakan kesehatan memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan akademisi. Dialog terbuka dan transparan mengenai pilihan kebijakan terbaik perlu terus dilakukan.
Koalisi Gerakan Anti MBDK, yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan aktivis kesehatan di Medan, Makassar, dan Lampung, mendukung penerapan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan.
"Di Lampung, kami melihat dampak negatif dari konsumsi minuman berpemanis terhadap kesehatan masyarakat. Penerapan cukai akan memberikan sinyal kuat kepada konsumen untuk mengurangi konsumsi minuman berpemanis. Kami mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan kebijakan ini demi kebaikan bersama," kata Aryanto Yusuf, perwakilan koalisi dari Lampung, Kamis (25/7/2024).
Koalisi Gerakan Anti MBDK berharap pemerintah mempertimbangkan kembali opsi penerapan cukai pada minuman berpemanis sebagai bagian dari strategi komprehensif untuk menekan konsumsi gula berlebihan di Indonesia.
"Koalisi juga siap bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat," pungkasnya. (*)
