Warga Tolak Pembangunan Superblok di Area Bekas Hutan Kota Bandar Lampung, Ini Alasannya

Lampung – Puluhan warga yang mewakili tiga Kelurahan, yaitu Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Way Halim Permai di Kota Bandar Lampung, menolak rencana pembangunan perumahan dan ruko atau Superblok di Jalan Soekarno Hatta yang mencakup tiga kecamatan tersebut.

Warga menolak proyek pembangunan ini karena belum ada izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk Superblok yang direncanakan di area bekas hutan kota. 

Penolakan ini diungkapkan oleh warga dalam konsultasi publik yang diadakan berdasarkan undangan dari Direktur PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB), anak perusahaan PT. Sinar Laut, Mintardi Halim, di Hotel Nusantara, Bandar Lampung, pada Sabtu (13/1).

Fauzi, seorang warga yang tinggal di Way Dadi Baru, menyampaikan kekhawatiran tidak hanya terkait dengan AMDAL, tetapi juga menanyakan status kepemilikan lahan. 

"Kita pertanyakan dari status hutan kota ke area bisnis ini aturannya apa. Memang ganti rugi nya kesiapa dan berapa besar sehingga bisa melaksanakan pembangunan ini." kata Fauzi.

Warga juga mencemaskan dampak sosial ekonomi dan potensi gangguan terhadap area pendidikan yang berada di lokasi, khususnya SMA 5. Huswan Efendi, warga Way Dadi, menyampaikan bahwa dampak penimbunan tanah di lokasi tersebut telah dirasakan warga, yaitu banjir. 

"Tempat itu sudah ditimbun dengan tanah sementara AMDALnya belum dibuat. Maka ini yang menyebabkan banjir." ujar Huswan.

Staf Manager Lapangan PT. HKKB, Maskur, mengakui bahwa PT HKKB adalah bagian dari perusahaan PT Sinar Laut Grup. 

"Aspirasi dari warga melalui kegiatan hari ini akan disampaikan pada pimpinan nanti." ucapnya.

Pada kesimpulan pertemuan, perusahaan menyepakati untuk menghentikan sementara pembangunan atau aktivitas di lokasi tersebut hingga AMDAL diterbitkan.