Satpol PP DKI Bersihkan 1.006 Bendera Parpol dan 3.101 Spanduk Ilegal
- Instagram/Satpolpp.dki
VIVA Lampung, Nasional – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, di bawah administrasi Pemerintah Provinsi Jakarta, telah mengambil tindakan untuk mengatur atribut partai politik. Materi kampanye ini dihapus karena tidak memiliki izin (ilegal). Materi kampanye ini terdiri dari spanduk dan papan iklan. Penghapusan atribut partai politik tersebut dilakukan di 5 wilayah administrasi DKI Jakarta dan dipicu oleh berakhirnya periode pemasangan atau tayangan.
"Kami mengimbau semua pihak untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan bersama terkait pemasangan media informasi dan materi kampanye," kata Arifin, Kepala Satpol PP DKI, seperti dikutip oleh Antara pada Senin (10 Juli 2023).
Arifin menyatakan bahwa penghapusan tersebut khusus terkait dengan periode sosialisasi untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yang belum memasuki tahap kampanye.
Berdasarkan Seksi Data dan Informasi hingga Juni 2023, Satpol PP DKI telah menurunkan 1.006 bendera partai dan 3.101 spanduk yang terkait dengan tokoh masyarakat atau partai tertentu.
"Perlu dicatat bahwa peraturan ini terutama berkaitan dengan Pemilihan Umum 2024 dan materi kampanye partai politik," ujar Arifin.
Sebelumnya, Arifin menyebut bahwa Satpol PP DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta terkait persiapan pengamanan Pemilihan Umum 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"kita perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai tanggung jawab bersama Satpol PP, KPU, dan Bawaslu," kata Arifin, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, saat ditanya di Jakarta pada hari Rabu.
