Gerakan Demokrasi Lampung Gelar Aksi Damai Tolak Politik Uang pada Pilkada 2024

Bandar Lampung, Lampung – Gerakan Demokrasi Lampung, yang diprakarsai oleh aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil, akan menggelar aksi damai pada Kamis, 14 November 2024. Aksi ini bertujuan untuk menanggulangi praktik politik uang yang marak menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lampung pada 27 November 2024.

Dengan mengusung tema "Aksi Damai dan Mimbar Bebas Gerakan Demokrasi Lampung – Menolak Politik Uang", kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik dan mendorong pemangku kepentingan untuk bertindak tegas demi terciptanya pemilihan yang bersih dan adil.

Menurut Bani, Presiden Mahasiswa Universitas Lampung (UNILA) sekaligus penanggung jawab lapangan, aksi akan dimulai pada pukul 10:30 WIB, dengan titik kumpul di area parkir Hotel Sheraton Lampung. 

"Kami mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk bergabung dalam aksi ini. Kami ingin menegaskan bahwa suara rakyat harus dihargai dan tidak boleh dibeli. Politik uang adalah ancaman serius bagi integritas demokrasi kita," ujar Bani.

Aksi ini akan mencakup orasi dan mimbar bebas yang menjadi wadah untuk menyuarakan penolakan terhadap praktik politik uang. 

Para peserta juga akan menuntut agar partai politik dan lembaga penegak hukum, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan GAKUMDU, menandatangani fakta integritas yang menyatakan komitmen mereka untuk menanggulangi segala bentuk politik uang.

Setelah berkumpul di Hotel Sheraton, peserta aksi akan bergerak menuju kantor DPRD Provinsi Lampung, di mana orasi utama akan dilaksanakan. 

"Kami berharap agar pihak-pihak terkait, termasuk perwakilan dari partai politik, Bawaslu, dan Kapolda Lampung, dapat hadir di lokasi aksi sebagai bentuk komitmen bersama untuk memberantas praktik politik uang," ujar Fakih, perwakilan mahasiswa dari UNILA.

Selain itu, Gerakan Demokrasi Lampung juga mendorong agar Kapolda Lampung membentuk satuan tugas (Satgas) Anti Politik Uang hingga tingkat desa. 

Mereka menuntut agar seluruh lembaga terkait dapat menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang dapat merusak proses demokrasi dalam Pilkada.

"Pilkada harus menjadi momentum untuk memilih pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat, tanpa adanya intervensi uang atau tekanan lainnya. Kita ingin mengingatkan semua pihak bahwa setiap suara rakyat adalah hak yang harus dihargai," tambah Bani.

Aksi damai ini diharapkan dapat memperkuat semangat demokrasi yang bersih dan adil di Lampung, sekaligus mengingatkan kepada semua pihak untuk menanggulangi politik uang demi terciptanya pilkada yang lebih transparan dan berintegritas.(*)