GASPUL Suarakan 'Cerdaskan Dewan Rakyat' dalam Pelantikan DPRD Lampung

Lampung – Gerakan Solidaritas Pemuda Lampung (GASPUL) kembali turun ke jalan pada Senin, 2 September 2024. 

Di tengah pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, GASPUL menggelar aksi damai dengan tema “Cerdaskan Dewan Rakyat,” sebagai bentuk komitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat. 

Dengan slogan “Bersama, Kita Lanjutkan Perjuangan!”, puluhan pemuda yang tergabung dalam GASPUL menyerukan berbagai tuntutan yang menyuarakan aspirasi rakyat kecil. 

Aksi ini digelar di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, di mana mereka berharap suara rakyat dapat benar-benar didengar oleh para wakil yang baru dilantik.

Dalam orasinya, GASPUL dengan tegas menolak segala bentuk komersialisasi pendidikan. Mereka menuntut agar pendidikan tetap menjadi hak dasar yang harus dijamin oleh negara, bukan dijadikan komoditas yang hanya menguntungkan segelintir orang. 

"Pendidikan adalah hak setiap warga negara, bukan barang dagangan! Kami menolak keras segala bentuk komersialisasi yang mengorbankan kualitas dan akses bagi masyarakat luas,” tegas salah satu orator aksi.

Selain isu pendidikan, GASPUL juga menekankan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. 

Dalam pandangan mereka, pemberantasan korupsi harus diiringi dengan tindakan tegas berupa perampasan aset yang diperoleh secara ilegal oleh para koruptor. 

"Sahkan segera RUU Perampasan Aset untuk mengembalikan kekayaan negara yang dicuri dan menghukum koruptor dengan adil,” ujar salah satu peserta aksi yang turut menyuarakan desakan tersebut.

Di tengah kesulitan ekonomi yang melanda masyarakat, GASPUL menyatakan penolakan terhadap Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). 

Menurut mereka, UU ini tidak berpihak pada rakyat kecil dan hanya akan menambah beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. 

"UU TAPERA harus segera dicabut, karena kebijakan ini tidak membantu rakyat kecil, justru menambah kesulitan mereka," seru peserta aksi dengan lantang.

Sebagai penutup, GASPUL menuntut agar proses legislasi di Provinsi Lampung berjalan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik yang inklusif. Mereka menegaskan bahwa setiap pembuatan undang-undang harus terbuka dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. 

"Proses pembuatan undang-undang harus melibatkan semua elemen masyarakat, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat," pungkas salah satu orator.

Aksi yang digelar oleh GASPUL ini menjadi pengingat bagi para anggota DPRD Provinsi Lampung yang baru dilantik bahwa perjuangan rakyat belum selesai. 

Mereka berjanji akan terus mengawal dan mengawasi setiap kebijakan yang diambil, agar selalu berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

"Kami tidak akan diam, kita akan terus bergerak! Suara rakyat adalah kekuatan yang harus didengar," tutup koordinator aksi. (*)