Fitria Khasanah, Developer Game Termuda asal Lampung Tanggapi Pernyataan Gubernur Jawa Barat
- Foto dokumentasi istimewa
Bandar Lampung, Lampung – Fitria Khasanah , siswa kelas 1 SMP Gajah Mada Bandar Lampung yang dikenal sebagai developer game edukasi junior asal Lampung, memberikan tanggapan tegas atas pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyamakan kecanduan game dengan kenakalan remaja seperti tawuran, narkoba, dan kriminalitas.
Fitria menilai pernyataan tersebut tidak relevan dengan realitas dunia esports saat ini yang justru menjadi ruang prestasi dan karir bagi banyak generasi muda.
"Harusnya anak-anak yang kecanduan game itu diberikan solusi, bukan dihakimi sebagai anarki. Kalau memang punya skill dan kemampuan, pemerintah bisa memberikan wadah atau beasiswa untuk belajar di akademi esports," ujar Fitria, Kamis (9/5/2025).
Gadis kelahiran Lampung ini bukanlah sembarang pemain game. Ia telah menunjukkan bakatnya sejak duduk di bangku kelas 5 SD dengan mengikuti kursus desain 3D Blender, Roblox Studio, dan Unity Game Engine.
Karya -karya edukasinya telah mengantarkannya meraih penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia, bahkan mendapatkan kunjungan penghargaan dari Guru Besar STIN, Jenderal (Purn) AM Hendropriyono.
Tak hanya jago membuat game, Fitria juga terdaftar resmi sebagai atlet esports Indonesia di bawah naungan Pengurus Besar Esports Indonesia dengan nomor induk LA531947366.
Ia kerap tampil di cabang olahraga Mobile Legends dan Valorant. Di luar dunia digital, Fitria juga aktif menari tarian tradisional nusantara, serta meraih prestasi dalam olahraga sepatu roda dan skateboard tingkat nasional.
Menanggapi kebijakan pelatihan ala semi militer terhadap remaja bermasalah di Jawa Barat, Fitria justru menyatakan dukungannya.
Ia menilai pendekatan bela negara seperti itu dapat membentuk karakter anak, melatih ketahanan mental, dan meningkatkan rasa tanggung jawab.
"Kalau dilakukan dengan pendekatan yang sehat, ini bisa menumbuhkan kontrol diri serta nasionalisme," tambahnya.
Namun, Fitria menganjurkan agar pembekalan bela negara tidak hanya diberikan kepada anak-anak yang dianggap nakal.
Ia menyarankan agar semua siswa mendapatkan materi kebangsaan dari aparat TNI dan Polri secara rutin di sekolah.
"Misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali dalam upacara bendera, anggota TNI dan Polri masuk sekolah untuk memberikan pembekalan tentang bela negara dan kamtibmas," katanya.
