Lampung, Curhat Petani, dan Janji Perbaikan Distribusi Pupuk
- Foto Dokumentasi Riduan
Lampung – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menempatkan sektor pupuk sebagai titik pangkal persoalan sekaligus solusi dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
Hal itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Sabtu, 2 Mei 2026.
Kunjungan tersebut dikemas dalam forum “Rembuk Tani”, sebuah pertemuan terbuka antara pemerintah dan petani.
Di hadapan peserta, Zulkifli mengurai persoalan klasik distribusi pupuk yang selama bertahun-tahun tersendat oleh kerumitan birokrasi.
Menurut dia, sebelum 2024 penyaluran pupuk subsidi kerap terhambat karena harus melewati berbagai persetujuan lintas instansi, mulai dari pemerintah daerah hingga kementerian terkait.
Akibatnya, pupuk tidak jarang tiba setelah masa tanam bahkan menjelang panen.
“Serapannya hanya sekitar 6 juta ton karena aturannya berputar-putar,” kata dia.
Pemerintah kemudian memangkas jalur distribusi melalui penerbitan Peraturan Presiden. Skema baru memungkinkan penyaluran pupuk dilakukan lebih langsung oleh produsen tanpa prosedur berlapis.
Perubahan ini, kata Zulkifli, mendorong lonjakan penyerapan pupuk hingga mencapai 9,5 juta ton.
Ia mengklaim, kemudahan akses pupuk tersebut berdampak nyata pada produksi pangan. Produksi beras nasional, menurut dia, meningkat sekitar 8 persen, dari 30 juta ton menjadi 32,4 juta ton.
Selain pembenahan distribusi, pemerintah juga mengintervensi harga gabah di tingkat petani.
Harga pembelian ditetapkan Rp6.500 per kilogram tanpa membedakan kualitas, sebuah kebijakan yang ditujukan untuk menutup celah permainan tengkulak. Pengawasan dilakukan dengan melibatkan aparat di lapangan.
Dalam penjelasannya, Zulkifli turut menyoroti peran TNI dalam mendukung program ketahanan pangan, mulai dari pembukaan lahan baru hingga pengawalan distribusi dan harga.
“Kalau tidak ada TNI, sulit bergerak cepat,” ujarnya.
Kunjungan tersebut turut dihadiri Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi, Panglima Kodam II/Sriwijaya Kristomei Sianturi, serta jajaran pemerintah daerah setempat.
Untuk Provinsi Lampung, realisasi penyaluran pupuk tercatat mencapai 274.476 ton atau sekitar 38,4 persen dari total alokasi 713.970 ton.
Sementara secara regional, wilayah Sumatera telah menyerap hampir 40 persen dari total distribusi yang disiapkan pemerintah.
Di tengah klaim peningkatan produksi tersebut, pemerintah menargetkan ketahanan pangan nasional semakin menguat.
