BHS Nilai Fungsi Terminal Rajabasa Belum Berjalan Optimal

Anggota DPR RI dari Fraksi saat mengunjungi Terminal Rajabasa Gerindra, Bambang Haryo Soekartono
Sumber :
  • Foto Dokumentasi Riduan

Lampung – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai fungsi Terminal Rajabasa di Bandar Lampung belum berjalan optimal. 

img_title Modus Kemasan Pempek, Polres Lampung Selatan Gagalkan Penyelundupan 10 Paket Besar Sabu di Bakauheni

 

Hal itu terlihat dari minimnya bus antarprovinsi yang masuk ke terminal, sehingga berdampak pada lemahnya pendataan pergerakan penumpang.

img_title Pembunuhan Lilis Pitriani Terungkap, Ternyata Pelakunya Sepupu Sendiri

 

Saat meninjau langsung pada Kamis, 23 April 2026, Bambang mengatakan terminal tipe A semestinya menjadi pusat pengendalian arus transportasi, termasuk pencatatan jumlah penumpang yang datang dan berangkat.

img_title Ada Luka Seperti Cekikan di Leher Lilis, Polisi Buru Terduga Pelaku

 

“Kalau bus tidak masuk terminal, kita tidak punya data yang akurat. Berapa orang naik, turun, dan ke mana tujuannya, itu tidak tercatat dengan baik,” kata dia.

 

Menurut Bambang, ketiadaan data yang valid akan menyulitkan pemerintah dalam merancang sistem transportasi publik yang tepat sasaran. Dampaknya, ketersediaan angkutan lanjutan kerap tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat.

 

“Kalau datanya tidak ada, bagaimana kita bisa menyiapkan transportasi lanjutan? Bisa jadi kurang, bisa juga berlebih. Ini yang akhirnya merugikan masyarakat,” ujarnya.

 

Ia mencontohkan, ratusan bus setiap hari melintasi jalur Merak–Bakauheni. Namun, sebagian besar tidak masuk ke Terminal Rajabasa, sehingga potensi data pergerakan penumpang tidak termanfaatkan.

 

Padahal, menurut dia, terminal memiliki peran strategis dalam membangun sistem transportasi yang terintegrasi, mulai dari angkutan antarprovinsi hingga angkutan dalam kota.

 

“Terminal itu bukan hanya tempat naik-turun penumpang, tetapi pusat kendali transportasi. Dari situ bisa disusun kebijakan yang berbasis data,” kata Bambang.

 

Ia menambahkan, pembenahan sistem transportasi tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan pengembangan ekonomi daerah. 

 

Konektivitas yang baik, kata dia, akan mendorong aktivitas perdagangan, UMKM, hingga pariwisata.

 

“Kalau transportasi tertata, ekonomi akan ikut bergerak. Ini yang harus dipahami,” ujarnya.

 

Bambang mendorong agar pengelola dan pemangku kebijakan terkait dapat mengoptimalkan fungsi terminal, termasuk memastikan seluruh bus antarprovinsi masuk ke terminal sesuai ketentuan.

 

Ia menilai, tanpa langkah penertiban dan pengawasan yang konsisten, fungsi terminal sebagai pusat transportasi akan terus melemah. (*)