Tanggapi Keluhan MBG, Dandim Lampung Utara Minta BGN dan Pemda Perkuat Standar Gizi
- Lampung.viva
Lampung Utara, Lampung – Program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), tengah menjadi sorotan tajam di Lampung Utara. Selain dipicu keluhan masyarakat terkait kualitas makanan, legalitas bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini turut dipertanyakan.
Menanggapi hal tersebut, Komandan Distrik Militer (Dandim) 0412 Lampung Utara, Letkol Inf Roni Faturohman, menanggapi terkait status 65 bangunan dapur MBG di wilayahnya yang diketahui belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Letkol Inf Roni Faturohman menegaskan bahwa ketiadaan izin bangunan tersebut bukanlah bentuk pembiaran, melainkan karena adanya perubahan regulasi di tengah jalan.
Menurutnya, pada saat pembangunan awal dimulai, syarat PBG belum menjadi ketentuan yang diwajibkan.
"Ini bukan pembiaran. Awalnya PBG belum menjadi syarat wajib, namun regulasi terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN) kini mewajibkannya. Akan ada tenggat waktu dari pusat agar seluruh dapur segera memiliki legalitas sah," jelas Dandim, Kamis (26/2/2026).
Polemik ini kian memanas setelah media sosial diramaikan oleh keluhan orang tua murid mengenai komposisi dan kualitas paket makanan yang dinilai tidak memenuhi standar gizi.
Bahkan, terdapat sekolah yang memilih untuk menghentikan sementara distribusi MBG akibat ketidakpuasan terhadap kualitas paket yang diterima.
Menanggapi isu ini, Dandim menjelaskan pembagian tanggung jawab dalam operasional program adalah Peran Satgas BGN dalam hal ini Pemda dimana Bertanggung jawab atas regulasi operasional dan pelaksanaan teknis program secara keseluruhan.
Pada awalnya lanjut dia, peran Kodim fokus pada penyediaan lahan dan pengawasan di lapangan melalui Babinsa.
"Setelah pembangunan selesai, regulasi diserahkan kepada BGN dan mitra lainnya. Dapur sudah banyak dan tahu-tahu sudah ada yang lounching (tanpa ada koordinasi). Namun, Babinsa tetap kami terjunkan untuk melakukan pengawasan dan pendampingan agar MBG terealisasi dengan baik di lapangan," tambahnya.
Kendati demikian Kodim 0412 Lampung Utara menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Badan Gizi Nasional untuk memastikan pemenuhan standar gizi serta kelengkapan administrasi bangunan. Hal ini dilakukan demi menjamin keberlanjutan program strategis nasional tersebut di Bumi Ragem Tunas Lampung. (Sastra)