Tegas Tanpa Pandang Bulu: Suara Masyarakat Lampung untuk Penegakan Hukum yang Berkeadilan
- Foto Dokumentasi Istimewa
Lampung – Penegakan hukum yang tegas dan berlandaskan peraturan perundang-undangan menjadi harapan besar masyarakat Lampung.
Mawardi Harirama Gelar Suttan Seghayo Dipuncak Nur, tokoh adat dari Kedatun Keagungan Lampung, menyerukan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Lampung untuk menjaga integritas dalam menindak pelaku kejahatan yang kian meresahkan.
"Negara kita adalah negara hukum, dan kepolisian sebagai aparat penegak hukum wajib menjalankan tugas sesuai peraturan yang berlaku. Jika dibutuhkan tindakan tegas, itu harus dilakukan dengan tetap mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP), tanpa tindakan yang asal-asalan," ungkap Mawardi pada Minggu (8/12/2024).
Mawardi menyoroti aksi-aksi kriminal seperti pembegalan yang semakin menciptakan ketidaknyamanan di tengah masyarakat.
Ia meminta pihak kepolisian untuk menindak para pelaku secara adil, sekaligus memberikan rasa aman bagi warga Lampung.
"Pelaku kejahatan yang terbukti bersalah harus diberi sanksi tegas. Tidak boleh dibiarkan, apalagi dibela oleh pihak-pihak tertentu. Kami mendukung tindakan tegas dari kepolisian demi ketertiban dan keamanan masyarakat," tegasnya.
Suara Masyarakat Lampung
Febri, salah seorang korban begal di Tanjungbintang, menceritakan pengalaman traumatisnya. Ia menjadi korban kejahatan dengan ancaman senjata api.
Kejadian itu tidak hanya menghilangkan hartanya, tetapi juga meninggalkan rasa takut yang mendalam.
"Ketika itu, pelaku mengancam dengan senjata api. Saya tidak hanya kehilangan motor, tetapi juga merasa hidup saya terancam. Ini sangat menakutkan," kata Febri.
Ia mendesak kepolisian untuk lebih serius dalam memberantas kejahatan yang sudah meresahkan masyarakat.
"Kami membutuhkan rasa aman dan perlindungan dari aparat penegak hukum. Pelaku seperti itu harus ditindak tegas supaya ada efek jera," tambahnya.
Dukungan dari Lembaga Kajian
Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, juga mendukung langkah tegas kepolisian.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu bertindak profesional dan tetap berpegang pada aturan, baik terhadap masyarakat maupun anggota kepolisian yang terbukti melanggar.
"Polisi yang melanggar hukum harus diproses, bahkan dipecat jika terbukti bersalah. Ini penting untuk menjaga kredibilitas Polri di mata masyarakat," ujar Edi.
Namun, Edi juga menegaskan bahwa tindakan tegas harus menjadi prioritas ketika kejahatan telah membahayakan keamanan dan keselamatan masyarakat.
"Jika pelaku kejahatan meresahkan dan membahayakan jiwa, polisi memiliki kewenangan untuk bertindak tegas sesuai prosedur. Hal ini penting untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," jelasnya.
Edi memuji langkah Kapolda Lampung yang telah menunjukkan ketegasan dengan memecat anggota polisi yang terlibat jaringan narkoba.
"Ini menjadi contoh bahwa Polri serius menjaga kepercayaan publik," tambahnya.
Masyarakat Menginginkan Penegakan Hukum yang Berimbang
Suara dari tokoh adat, korban, dan lembaga terkait menunjukkan harapan besar terhadap kepolisian untuk menegakkan hukum dengan adil, profesional, dan tanpa pandang bulu.
Dukungan dari organisasi kemasyarakatan juga dinilai penting agar korban kejahatan mendapatkan keadilan, sementara pelaku kejahatan diberi sanksi tegas yang setimpal.
"Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban tanpa ada perlindungan. Aparat harus menunjukkan keberpihakan kepada keadilan," pungkas Mawardi.
Penegakan hukum yang tegas namun tetap berlandaskan aturan akan menjadi fondasi utama bagi terciptanya keamanan dan ketertiban di Provinsi Lampung. (*)
