Ketika Kode Cheat GTA Muncul di Pintu DPRD Lampung

Lampung – Setelah aksi demonstrasi yang menolak Undang-Undang Pilkada, gapura pintu masuk Gedung DPRD Provinsi Lampung dipenuhi dengan coretan pilok. 

 

Salah satu tulisan yang mencuri perhatian adalah "kode cheat anti-polisi di GTA San Andreas," yang terpampang jelas di gapura tersebut. 

 

Selain itu, berbagai tulisan lain berwarna merah dan hitam juga menghiasi dinding gedung itu.

 

Aksi demonstrasi yang dilakukan ribuan mahasiswa dari Aliansi Lampung Menggugat berlangsung pada Jumat siang. 

 

Mereka dengan mengepung kantor DPRD Lampung, mendesak agar para wakil rakyat segera mendengarkan dan menindaklanjuti tuntutan mereka.

 

Mahasiswa dalam aksinya menuntut DPRD Lampung untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024, yang berkaitan dengan revisi syarat usia calon kepala daerah serta ambang batas partai politik dalam pemilihan kepala daerah. 

 

"Kami hadir di sini untuk memastikan suara mahasiswa yang menuntut perubahan didengar dan direspon. Kami akan terus berjuang sampai putusan MK dilaksanakan tanpa ada kompromi," seru Bintang Ramadhan, Koordinator Aliansi Lampung Menggugat, dengan tegas, Jumat (23/8/2024). 

 

Tak hanya menyoal Pilkada, para mahasiswa juga menyerukan pencabutan berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai menambah beban rakyat, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024, UU Minerba, KUHP, dan beberapa RUU lainnya, termasuk RUU TNI/Polri, RUU Sisdiknas, RUU Penyiaran, dan RUU Wantimpres.

 

"Kebijakan ini membebani rakyat dan mengancam masa depan generasi muda. Kami akan terus berjuang demi perubahan," lanjut Bintang.

 

Meski aksi berlangsung penuh semangat, ketegangan sempat meningkat saat massa berusaha mendekati halaman Gedung DPRD. 

 

Beberapa kali terjadi dorong-mendorong antara mahasiswa dan aparat keamanan, namun situasi dapat diredam dan aksi tetap berjalan dengan damai.

 

Mahasiswa juga menuntut DPR untuk menghentikan revisi undang-undang Pilkada 2024 dan meminta KPU melaksanakan putusan MK tanpa intervensi dari pihak manapun. 

 

"Kami akan terus menuntut hingga DPR dan KPU menjalankan tugas mereka tanpa menyelewengkan amanah rakyat," ujar Bintang.

 

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, langsung turun tangan menemui para demonstran. 

 

Ia menawarkan ruang dialog kepada mahasiswa, namun tawaran tersebut ditolak karena massa menginginkan dialog dilakukan secara terbuka dan tidak hanya diwakili segelintir orang.

 

"Kami membuka pintu dialog bagi semua, tapi kami menghormati keputusan mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi mereka secara langsung," ujar Mingrum setelah bertemu dengan perwakilan mahasiswa.

 

Dalam pertemuan tersebut, Mingrum menegaskan tiga komitmen utama DPRD Lampung: mengawal keputusan MK, menjaga proses demokrasi dalam pelaksanaan pilkada, dan memastikan keputusan KPU akan dijalankan dengan ketat. 

 

Namun, situasi kembali memanas saat aksi dorong-dorongan terjadi tak lama setelah Mingrum Gumay meninggalkan para massa aksi. 

 

Beberapa mahasiswa terlihat melempar batu dan botol air, namun aparat keamanan segera membentuk barikade untuk meredam situasi. 

 

Ketegangan mencapai puncaknya ketika massa membakar ban di depan pintu gerbang Gedung DPRD, membuat asap tebal mengepul. 

 

Berkat tindakan cepat aparat, situasi segera terkendali dan massa akhirnya mundur secara tertib. (*)