Pembangunan Gedung Komplek Pemkab Pesisir Barat akan Dimulai Kembali

Pesisir Barat, Lampung – Pembangunan gedung B.1 yang terletak di komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten (pemkab) Pesisir Barat akan dilanjutkan pada akhir bulan Agustus 2023 mendatang. Luas wilayah pembangunan gedung B.1 ini diperkirakan sekitar 729 meter persegi.

Gedung B.1 akan dibangun menyatu dengan komplek gedung kantor bupati. Untuk melanjutkan pembangunan ini, tersedia anggaran sebesar 5 Miliar Rupiah di tahun 2023.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Agus Wijaya, menyatakan bahwa gedung B.1 direncanakan sebagai Mall Pelayanan Publik (MPP), yang akan melayani masyarakat secara langsung.

"Gedung B.1 ini akan diisi 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 11 instansi vertikal. Enam OPD yang akan berada di gedung B.1 tersebut antara lain Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Transmigrasi Ketenagakerjaan dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendapatan Daerah," papar Agus.

"Sedangkan, untuk instansi vertikal, gedung B.1 akan menampung BPJS Kesehatan, Kepolisian, PLN, BPN atau ATR, Kementerian Agama, AP2KP, Imigrasi, Bapenda Provinsi, Bank Lampung, Taspen, dan PT. Pos Indonesia," tambahnya.

Kendala utama dalam pembangunan Gedung B.1 adalah minimnya anggaran yang tersedia di tahun 2023, hanya sebesar 5 Miliar Rupiah. Karena keterbatasan anggaran tersebut, pekerjaan pembangunan baru dapat mencakup bagian interior seperti pekerjaan struktur, arsitektur, elektrikal, dan pekerjaan plumbing. Pekerjaan eksterior akan ditangani pada anggaran berikutnya.

Agus berharap agar pembangunan Gedung B.1 dapat segera selesai, dan ia mengajak semua pihak untuk mendukung pembangunan komplek perkantoran Pemkab Pesisir Barat agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih maksimal.

Sejak dimulai pada tahun 2017, pembangunan komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah menghabiskan anggaran sekitar 360 Miliar Rupiah lebih.

Pemkab setempat terus berusaha untuk menyelesaikan pembangunan ini guna meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dan menghilangkan julukan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang masih melekat pada Pesisir Barat. Salah satu syarat untuk keluar dari julukan daerah 3T adalah memiliki komplek perkantoran yang memadai dalam menyediakan pelayanan publik.(Azwar)