Ada 55 Pelanggaran Saat Kampanye Pilgub Lampung, Netralitas ASN Jadi Sorotan

Lampung – Dalam upaya menjaga integritas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung telah mencatat 55 dugaan pelanggaran sejak dimulainya masa kampanye pada 25 September hingga 4 November 2024. 

Pelanggaran-pelanggaran ini mencakup pelanggaran pidana, administrasi, kode etik, dan terutama netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang masih menjadi masalah krusial.

Tamri, Anggota Bawaslu Lampung sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, mengungkapkan bahwa Bawaslu bersama Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung terus melakukan pengawasan intensif untuk memastikan kedua pasangan calon (paslon) mengikuti aturan. 

Paslon nomor urut 1, Arinal Djunaidi dan Sutono, telah mengadakan 19 kegiatan kampanye yang meliputi pertemuan terbatas, tatap muka, dan debat publik. 

Sementara itu, paslon nomor urut 2, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela, melaksanakan 435 kegiatan kampanye, yang terdiri dari berbagai bentuk pertemuan sesuai dengan peraturan pemilu.

“Metode kampanye yang paling dominan dilakukan kedua paslon adalah kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar ketentuan undang-undang, yang menunjukkan komitmen untuk mematuhi regulasi,” jelas Tamri, Senin (4/11/2024).

Namun, meskipun sebagian besar kegiatan kampanye berlangsung sesuai aturan, temuan Bawaslu menunjukkan bahwa pelanggaran masih terjadi. 

Dari 55 laporan dugaan pelanggaran, netralitas ASN menjadi pelanggaran yang sering muncul, bersama dengan pelanggaran kode etik lainnya. Di tingkat kecamatan, Panwaslu juga menerima dan memproses 26 laporan serupa.

"Masalah netralitas ASN menjadi fokus kami karena sangat mempengaruhi kualitas pemilu. Kami tidak ingin ada keberpihakan yang dapat mempengaruhi hak pilih warga,” tutur Tamri. 

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya menemukan pelanggaran lain yang mengindikasikan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kampanye dari beberapa pihak.

Bawaslu terus mengoordinasikan pengawasan dengan Panwaslu di seluruh wilayah Lampung. Dengan memperkuat sinergi, setiap temuan dan laporan pelanggaran akan ditangani secara transparan dan menyeluruh. 

Tamri juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan.

"Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menciptakan pemilu yang bersih dan transparan. Kami berharap semua pihak memiliki komitmen bersama untuk memastikan pemilu ini berlangsung dengan adil,” ujarnya.

Dengan meningkatnya jumlah laporan dugaan pelanggaran, Bawaslu menegaskan akan terus memantau dan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan kampanye. 

"Kami berkomitmen untuk menjaga kualitas tahapan kampanye ini agar sesuai dengan nilai-nilai integritas," pungkas Tamri. (*)