Mengikis Politik Identitas dalam Pilkada Lampung 2024

Lampung – Dalam rangka menyambut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung menggelar Deklarasi Kampanye Damai dan Pilkada Damai di Gedung Bagas Raya, Bypass Bandar Lampung, pada Senin (23/9/2024). 

Deklarasi ini mengundang perhatian berbagai kalangan, terutama setelah Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, dengan tegas menyatakan sikapnya terhadap penggunaan politik identitas dan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan).

Dalam sambutannya, Helmy Santika menyampaikan peringatan keras terhadap segala bentuk provokasi yang memanfaatkan isu identitas dalam Pilkada mendatang.

“Politik identitas dan politik SARA akan kami sikat, dan kami tidak main-main dengan ini,” tegas Helmy di hadapan peserta deklarasi. 

Menurutnya, politik identitas tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga mengancam persatuan masyarakat Lampung yang beragam.

Helmy menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di tengah tahapan Pilkada yang rentan terhadap konflik. 

“Bagi saya, situasi Kamtibmas di Lampung, cita-cita, dan harapan anak-anak di daerah ini jauh lebih penting daripada kepentingan politik jangka pendek. Kami akan terus melaksanakan tugas secara maksimal agar setiap tahapan Pilkada berjalan lancar,” jelas Kapolda.

Selain itu, Kapolda Lampung pun berharap agar Lampung bisa menjadi contoh dalam pelaksanaan Pilkada yang damai dan demokratis.

“Kami harap deklarasi ini menjadi awal yang baik untuk mewujudkan Pilkada yang damai, penuh integritas, dan tanpa politik identitas,” tutup Helmy Santika.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Lampung, Iskardo P. Panggar, yang menegaskan pentingnya menjaga Pilkada agar tetap damai, meskipun suasana politik semakin memanas. 

Ia menyebut bahwa Lampung memiliki modal sosial yang kuat dari nilai-nilai lokal seperti semboyan “Sai Bumi Ruwa Jurai” yang dapat menjadi landasan menciptakan Pilkada yang bersih dan adil.

“Kita harus menjunjung nilai-nilai seperti ‘Fiil Pesengiri’ dan ‘Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, Sakai Sambayan’ dalam setiap proses Pilkada. Nilai-nilai ini bukan hanya warisan leluhur, tetapi juga pedoman dalam menjaga kejujuran dan kedamaian,” tutur Iskardo.

Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab menjaga kedamaian tidak hanya berhenti pada hari pemungutan suara. 

Pasca-Pilkada, masyarakat Lampung diharapkan tetap bersatu dan tidak terpecah oleh hasil Pilkada, berapapun hasilnya.

“Harapan kita bersama adalah Pilkada 2024 berjalan damai, tanpa hoaks, isu SARA, atau ujaran kebencian. Pembagian sembako atau uang boleh dilakukan, tetapi harus sesuai aturan, maksimal Rp100 ribu per orang,” tegas Iskardo.

Dengan adanya deklarasi ini, Bawaslu Lampung mengajak seluruh pasangan calon, partai politik, dan masyarakat untuk berkomitmen menjaga integritas dan persatuan selama proses Pilkada. 

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk PJ Gubernur Lampung Samsudin, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 01 Arinal-Sutono, serta nomor urut 02 Mirza-Jihan, beserta partai pengusung mereka. 

Deklarasi Kampanye Damai ini menandai komitmen bersama untuk mewujudkan Pilkada yang bersih dan bebas dari isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat. 

PJ Gubernur Lampung, Samsudin menyampaikan, bahwa Pemprov Lampung akan tegas menindak terkait Politik Identitas, Sara sesuai dengan aturan yang berlaku. 

"Hal itu sudah ditegaskan secara nasional, bagaimana kita harus profesional memastikan semua berjalan dengan baik," pungkasnya. (*)