Ketika Money Heist Hadir di Tugu Adipura Bandar Lampung, Protes Diam dan Desak Bubarkan DPR

"Putusan MK itu final dan mengikat. Artinya, semua pihak termasuk negara, lembaga, dan warga harus tunduk pada putusan tersebut. Undang-undang yang berkaitan dengan treshold dan batas usia calon kepala daerah seharusnya merujuk pada putusan MK, bukan sebaliknya," tegas Mufid.

Lebih lanjut, Mufid menilai bahwa revisi undang-undang ini dilakukan dengan cara yang tergesa-gesa dan mencurigakan. 

"DPR tidak pernah bergegas dalam merevisi undang-undang, kecuali ada kepentingan politik tertentu. Revisi UU Pilkada ini sangat dipaksakan, tanpa alasan mendesak. Seharusnya, putusan MK menjadi pijakan yang mengikat bagi semua pihak," pungkasnya.