Kejutan Menjelang Pendaftaran Pilkada: Putusan MK Terbaru Berikan Peluang Baru bagi Partai Politik
- Istimewa
Bandar Lampung, Lampung – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menghadirkan kejutan besar menjelang pembukaan pendaftaran calon pada 27-29 Agustus 2024.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan pada Selasa (20/8/2024) di gedung MK, Jakarta Pusat, tentang perkara nomor 60/PUU-XXII/2024, memberikan dampak signifikan bagi bakal calon dan partai politik.
Keputusan MK ini muncul sebagai kejutan bagi banyak pihak, terutama bagi bakal calon dan partai politik yang belum memiliki koalisi besar.
Putusan ini menetapkan persentase suara sah yang harus diperoleh partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan calon kepala daerah berdasarkan jumlah penduduk di provinsi atau kabupaten/kota.
Berdasarkan Putusan MK tersebut yaitu :
A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut.
B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut
C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut
D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut
Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota:
A. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten/kota tersebut
B. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu sampai 500 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten/kota tersebut
