Polisi Gerebek Lokasi Pembuatan Pupuk Palsu di Lampung Selatan

Lampung Selatan, Lampung – Polres Lampung Selatan berhasil mengungkap pembuatan pupuk palsu di Desa Palembapang, Kecamatan Kalianda, pada Senin (4/9), sekitar pukul 23.00 WIB.

Dalam penggerebekan tersebut, tiga tersangka berhasil diamankan. Mereka adalah J (49), warga Desa Buyut Udik, Kecamatan Gunungsugih, Kabupaten Lampung Tengah; JI (27), warga Desa Rantau Jaya Udik, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur; dan L (26), warga Desa Air Paoh, Kecamatan Baru Raja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

Kasat Reskrim Polres Lamsel, AKP Hendra Saputera, yang mewakili Kapolres Lamsel AKBP Yusriandi Yusrin, mengungkapkan bahwa terdapat dugaan tindak pidana sistem budidaya pertanian berkelanjutan yang melibatkan pembuatan, pengolahan, dan pengemasan pupuk di sebuah gudang milik AS.

Modus operandi yang mereka gunakan adalah dengan menyediakan bahan baku berupa garam kasar dari Australia, kapur pertanian (kaptan), bubuk Ammonium Chloride (AC), dan pewarna merah.

Garam Australia dihaluskan dengan menggunakan mesin penggiling. Setelah menjadi halus, garam tersebut dicampur dengan kaptan, bubuk AC, dan pewarna yang ditempatkan di atas lantai. Kemudian, campuran tersebut diaduk sampai merata dengan menggunakan cangkul dan sekop.

"Hasilnya dimasukkan ke dalam karung plastik merek Meroke Mop, ditimbang seberat 50 kg, kemudian dijahit dan siap untuk dipasarkan," ungkap AKP Hendra Saputera pada Rabu (6/9).

Selama penggerebekan, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, termasuk 18 karung plastik berwarna putih yang bertuliskan Pupuk KCL Meroke Mop, 50 lembar karung PUPUK KCL merk Meroke Mop, dua unit mesin jahit merek Newlong, satu buah cangkul, dua buah sekop, satu palu, dua gulungan benang, satu paket kantong plastik bening, satu mesin alat pengayak, satu timbangan duduk, empat karung garam Australia, satu karung Ammonium Chloride, satu karung kaptan dolomit, dan satu karung pewarna.

Hingga saat ini, ketiga tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres. Mereka akan dijerat dengan Pasal 121 Jo Pasal 66 ayat (5) dan/atau Pasal 122 Jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. (hum/pol)