BPS Lampung Perkuat Independensi Data, Kawal Akurasi Program Makan Bergizi Gratis

Lampung – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya sebagai lembaga independen dan tepercaya dalam mendukung keberhasilan Program Strategis Nasional. 

Komitmen tersebut diwujudkan lewat Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Survei Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahap II Tahun 2025, yang digelar di Ballroom Swiss-Belhotel Lampung, Senin (27/10/2025).

Rakorda ini menjadi langkah penting untuk menajamkan instrumen survei dan memperkuat koordinasi lapangan, agar data yang dihasilkan semakin akurat, relevan, dan berdampak langsung pada kebijakan peningkatan gizi dan kualitas pendidikan masyarakat.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menegaskan, program Makan Bergizi Gratis adalah investasi penting menuju Indonesia Emas 2045.

“Peran BPS sangat vital dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas program melalui data yang independen, mencakup dimensi ekonomi, sosial, hingga kualitas pelaksanaan,” ujarnya.

Menurutnya, hasil Survei Monev Tahap I secara nasional menunjukkan potensi besar MBG sebagai stimulus ekonomi, dengan nilai kontrak mencapai Rp2,65 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 53.776 orang di sektor Sentra Produksi dan Pengolahan Gizi (SPPG).

Sinergi Jadi Kunci Keberhasilan MBG

Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung sekaligus Ketua Satgas MBG Daerah, Saipul, menilai keberhasilan program MBG bergantung pada kekuatan kolaborasi lintas sektor.

“Data BPS menjadi dasar perbaikan sistem. Evaluasi berkelanjutan penting agar tujuan peningkatan gizi anak-anak tercapai dan pencegahan insiden seperti keracunan makanan dapat diminimalkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, Satgas MBG berkomitmen memastikan seluruh pelaksana mematuhi standar tata kelola dan higienitas, termasuk kepemilikan Sertifikat Laik Higienis (SLHS) dan sertifikat penjamah makanan.

Sorotan Kesehatan dan Pendidikan: Dua Pilar Kualitas MBG

Dari aspek kesehatan, Yuliana, Fungsional Sanitarian Ahli Madya Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, mengingatkan pentingnya indikator keamanan pangan.

“Insiden keracunan pangan pada 78 siswa di Pondok Pesantren Baitul Nur pada 14 Oktober lalu menjadi pelajaran penting. Survei BPS Tahap II harus memperkuat indikator keamanan dan standar gizi di TPP,” tegasnya.

Sementara dari aspek pendidikan, Suslina Sari, Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, menilai MBG bukan sekadar program pemberian makanan, melainkan intervensi gizi dan pendidikan secara simultan.

“Data BPS 2024 mencatat 10,68 persen penduduk Lampung masih mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan. Artinya, MBG berperan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” ujarnya.

BPS Siap Sempurnakan Survei Tahap II

Menutup Rakorda, Ahmadriswan Nasution menegaskan pihaknya akan melakukan penyempurnaan menyeluruh pada instrumen dan manajemen survei Tahap II yang dijadwalkan berlangsung November mendatang.

“Rakorda ini adalah wujud nyata sinergi antara BPS dan seluruh pemangku kepentingan. Kami memastikan setiap rupiah anggaran negara berdampak nyata bagi peningkatan gizi, kesehatan, dan pendidikan masyarakat Lampung menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (*)