Bentrok! Petani Singkong dan Mahasiswa Tuntut Keadilan Harga

Kericuhan yang terjadi
Sumber :
  • Foto Dokumentasi Riduan

Bandar Lampung, Lampung – Kericuhan pecah ketika massa yang memadati Jalan Wolter Monginsidi dihadang kawat berduri yang dipasang oleh petugas sebagai pengaman. 

img_title Suntik Bantuan Modal Rp1,5 Miliar, IKA Unhas Gembleng Mahasiswa Yatim dan Dhuafa Jadi Pengusaha Muda

 

Merasa dihalangi, para demonstran merusak barikade tersebut dan memaksa masuk ke dalam kompleks kantor gubernur. 

img_title Gelar Diskusi Dapur Produksi Film 'Ageman', FDIK UIN Raden Intan Teken MoU Moderasi Beragama

 

Adu dorong tak terhindarkan antara massa aksi dan pasukan Dalmas yang berjaga ketat.

img_title Buka UBL Expo 2026, Mendiktisaintek Apresiasi Karya Inovasi Robotik hingga Pertanian Buatan Mahasiswa dan Dosen

 

Situasi semakin panas ketika sejumlah demonstran melemparkan batu ke arah petugas. Pihak kepolisian membalas dengan menyemprotkan water cannon untuk membubarkan kerumunan.

 

Kericuhan baru mereda setelah Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, keluar menemui massa. Dalam dialog terbuka, Rahmat mengakui bahwa harga singkong saat ini memang berada pada titik rendah dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

 

“Kami di pemerintah provinsi telah berupaya mendorong agar harga dinaikkan, namun keputusan tetap ada di tangan pemerintah pusat,” ujar Rahmat kepada para demonstran.

 

Gubernur juga meminta para petani untuk bersabar dan memberi waktu kepada Pemprov Lampung agar dapat memperjuangkan nasib mereka secara maksimal.

 

Aksi ini merupakan bentuk kegelisahan petani singkong, yang selama ini menggantungkan hidup pada komoditas tersebut. Harga jual yang tak sebanding dengan biaya produksi membuat mereka tercekik secara ekonomi.

 

“Kami hanya ingin harga layak. Jangan perusahaan seenaknya menentukan harga. Kami butuh kepastian untuk bisa hidup,” teriak salah satu orator aksi.

 

Hingga sore hari, massa mulai membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan tuntutan dan mendapatkan respons langsung dari kepala daerah. (*)