Ketika Kode Cheat GTA Muncul di Pintu DPRD Lampung

Tak hanya menyoal Pilkada, para mahasiswa juga menyerukan pencabutan berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai menambah beban rakyat, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024, UU Minerba, KUHP, dan beberapa RUU lainnya, termasuk RUU TNI/Polri, RUU Sisdiknas, RUU Penyiaran, dan RUU Wantimpres.

"Kebijakan ini membebani rakyat dan mengancam masa depan generasi muda. Kami akan terus berjuang demi perubahan," lanjut Bintang.

Meski aksi berlangsung penuh semangat, ketegangan sempat meningkat saat massa berusaha mendekati halaman Gedung DPRD. 

Beberapa kali terjadi dorong-mendorong antara mahasiswa dan aparat keamanan, namun situasi dapat diredam dan aksi tetap berjalan dengan damai.

Mahasiswa juga menuntut DPR untuk menghentikan revisi undang-undang Pilkada 2024 dan meminta KPU melaksanakan putusan MK tanpa intervensi dari pihak manapun. 

"Kami akan terus menuntut hingga DPR dan KPU menjalankan tugas mereka tanpa menyelewengkan amanah rakyat," ujar Bintang.

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, langsung turun tangan menemui para demonstran. 

Halaman Selanjutnya

Ia menawarkan ruang dialog kepada mahasiswa, namun tawaran tersebut ditolak karena massa menginginkan dialog dilakukan secara terbuka dan tidak hanya diwakili segelintir orang.