Kapolda Tekankan Dukungan Semua Pihak dalam Sosialisasi Saber Pungli 2024

Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika
Sumber :
  • Foto Dokumentasi Istimewa

LampungKapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika selaku Wakil Ketua I dalam sosialisasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) tahun 2024 menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang bersih dan efisien. 

img_title Kekeringan Berkepanjangan Melanda, Forkopimda Tulang Bawang Bersatu dalam Doa Gelar Salat Istisqo

Dalam acara sosialisasi Saber Pungli Tahun 2024 pada Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, di Ballroom Hotel Emersia, Bandar Lampung, Selasa (25/6/2024).                                                                                                                                                  

Yang dihadiri oleh berbagai instansi pemerintah dan elemen masyarakat ini, Kapolda menyampaikan beberapa poin utama yang harus menjadi perhatian bersama.

img_title Menko Pangan Zulhas Pastikan Program Bantuan Beras Berlanjut Hingga Akhir 2026, Sasar 33,2 Juta KPM

"Semua pihak harus mendukung kegiatan ini guna mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang baik," tegas Kapolda Lampung, Selasa (25/6/2024). 

Kapolda juga menyoroti pentingnya peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam mencegah pelanggaran.

img_title 200 Ribu Lulusan SMK di Lampung Belum Bekerja, Pemerintah Bidik Peluang Pasar Kerja Global

"Peran APIP harus kuat dalam mencegah terjadinya pelanggaran," ujarnya, menekankan bahwa pencegahan adalah langkah utama, sementara penegakan hukum menjadi upaya terakhir.

Pentingnya Kerjasama dan Pencegahan

Kerjasama yang baik dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat, sangat dibutuhkan.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan dan mencegah praktik pungli akan sangat membantu upaya pemerintah dalam memberantas pungli.

"Utamakan pencegahan, penegakan hukum adalah upaya terakhir," kata Kapolda.

Kapolda juga menggarisbawahi pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang, termasuk pungli.

"Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan," tambahnya.

Tiga Penekanan Penting

Kapolda menekankan tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian dan relevan untuk dilaksanakan:

1. Tindakan Cepat dan Tegas

Diperlukan tindakan yang cepat dan tegas terhadap seluruh praktik pungli yang ada. "Saya memahami bahwa diperlukan waktu untuk menyempurnakan berbagai hal, namun hal itu tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak mulai bekerja," jelas Kapolda.

2. Membangun Persepsi Publik Positif

Membangun persepsi publik yang positif dilakukan dengan kinerja nyata dalam pemberantasan pungli secara efektif dan efisien.

"Jangan sampai masyarakat menganggap pemerintah sekedar beretorika karena laporannya tidak ditanggapi," tambahnya.

Halaman Selanjutnya
img_title