Pemprov Lampung Berkomitmen Dorong Kebijakan Pembangunan yang Mengedepankan Pengarusutamaan Gender

Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmennya untuk mendorong kebijakan pembangunan yang mengutamakan pengarusutamaan gender (PUG).

Pemerintah telah mengimplementasikan sejumlah program untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Partisipasi perempuan dalam pemerintahan juga terus didorong demi mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

“Saat ini ada 13 perempuan yang duduk sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama di Provinsi Lampung. Ini mencerminkan komitmen pemerintah Provinsi Lampung untuk memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam berpartisipasi secara maksimal dalam pembangunan,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri, saat kegiatan Verifikasi Lapangan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Lampung Tahun 2023 pada Rabu (22/11/2023).

Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Siti Mardiah. Tim verifikasi dari Kementerian PPPA serta perwakilan dari berbagai instansi, organisasi perangkat daerah, dan lembaga mitra juga turut hadir.

Fitrianita menyampaikan bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Tim PKK dari tingkat provinsi hingga tingkat desa bekerja sama dalam penyuluhan kesehatan, pelayanan posyandu, dan kampanye makanan sehat.

Program-program pemberdayaan perempuan diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang melibatkan perempuan dan anak, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dan stunting.

Halaman Selanjutnya

Dinas PPPA Lampung juga telah menyiapkan sentra layanan terpadu untuk masyarakat, bekerja sama dengan berbagai lembaga mitra untuk memberikan pendampingan bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual.