Rahmat Mirzani Djausal: Lampung Butuh Dukungan Pemerintah Pusat untuk Perbaikan Jalan

Lampung – Bakal Calon Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal (RMD), memberikan tanggapannya terkait banyaknya jalan rusak di Provinsi Lampung. 

Mirza menjelaskan, bahwa penanganan jalan rusak di Lampung bukanlah perkara mudah karena terbentur pada keterbatasan anggaran.

Menurutnya, panjang jalan di Lampung yang mencapai 1.700 kilometer memerlukan anggaran yang besar untuk perbaikan dan pemeliharaan. 

Namun, alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan sangat terbatas karena adanya kebijakan yang mengharuskan sebagian besar anggaran dialokasikan untuk sektor lain, seperti pendidikan. 

"Dengan segala mandatori yang diimplementasikan di Provinsi, anggaran yang tersisa untuk infrastruktur dan perbaikan jalan hanya sekitar Rp1 triliun. Sementara itu, provinsi lain seperti Banten dan Sumatera Selatan memiliki anggaran yang jauh lebih besar, meski panjang jalan yang dikelola hampir sama dengan Lampung," kata Mirza saat berjumpa awak media, Selasa (3/9/2024). 

Selain itu, RMD juga menyoroti upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan, meskipun dengan anggaran yang terbatas. 

Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana pemerintah bisa meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar dapat mengatasi masalah ini secara lebih efektif.

"Pemerintah Lampung sudah berusaha berbagai cara, termasuk dengan meminjam dana, untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Namun, hal ini hanya solusi sementara. Saat pandemi COVID-19, infrastruktur tidak menjadi prioritas karena anggaran difokuskan untuk sektor kesehatan, sehingga jalan-jalan kurang mendapat perawatan," tambahnya.

Rahmat juga mengakui bahwa masalah ini sudah berlangsung lama, bukan hanya dalam beberapa tahun terakhir. 

Menurutnya, masyarakat perlu memahami kompleksitas masalah anggaran dan tidak hanya melihat hasil akhir berupa kondisi jalan.

"Bukan berarti Pemerintah Lampung lepas tanggung jawab. Kami sudah melakukan berbagai upaya agar tetap bertahan. Akhirnya, Pak Jokowi datang dan melihat kondisi langsung, kemudian memberikan perhatian khusus yang memungkinkan perbaikan dalam waktu 6 hingga 8 bulan," jelasnya.

RMD menekankan bahwa untuk memperbaiki infrastruktur secara berkelanjutan, diperlukan peningkatan APBD yang signifikan, yang hanya bisa dicapai dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. 

Atau, Provinsi Lampung memerlukan perhatian dan bantuan khusus dari pemerintah pusat, seperti yang telah dilakukan Presiden Jokowi.

"Lampung ini seperti anak yang tertinggal dan butuh perhatian khusus dari orangtuanya. Daerah ini memiliki beban strategis yang tinggi, namun tidak didukung dengan kekuatan ekonomi yang memadai untuk menanggung beban tersebut," pungkas Bakal Calon Gubernur Lampung yang berpasangan Bakal Calon Wakil Gubernur Jihan Nurella itu. 

Dengan penjelasan tersebut, Rahmat berharap masyarakat dapat memahami bahwa perbaikan infrastruktur jalan di Lampung membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta waktu yang tidak singkat untuk menghasilkan perubahan yang signifikan. 

"Karena semuanya ada itungannya, aturannya, matematikanya dan lainnya," tandasnya. (*)