Mitra Bentala Bersama Multipihak Bahas Dampak Buruk Perubahan Iklim Disektor Pertanian

Lampung – Mitra Bentala bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pesawaran dan instansi terkait telah mengadakan pertemuan Multipihak Segmen Privat Sektor dan Media dalam upaya mengatasi dampak buruk perubahan iklim.

Direktur Mitra Bentala Provinsi Lampung, Ahmad Rizani, SP, menjelaskan bahwa Program Voice for Inclusiveness Klimate Resilience Action (VICRA) adalah hasil kolaborasi dari 9 Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) yang berasal dari 4 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Program ini bertujuan untuk mengatasi dampak perubahan iklim di sektor pertanian serta melibatkan kelompok rentan (Inklusif) untuk berpartisipasi dalam program perubahan iklim.

"Untuk mendukung (program) itu, telah dilakukan beberapa kegiatan dan even yang melibatkan berbagai pihak, baik tingkat Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan tingkat pemerintah pusat," ujarnya saat berbicara di ruang pertemuan Bappeda Pesawaran pada Rabu (20/9).

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak melalui kolaborasi untuk membangun sinergi dalam upaya mengurangi dampak buruk perubahan iklim sesuai dengan peran masing-masing.

Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran, Adhitya Hidayat, S.Sos, M.Eng, juga menyampaikan bahwa ada beberapa permasalahan dan kerentanan terkait perubahan iklim, seperti kekeringan, rob di wilayah pesisir, dan isu ketahanan pangan. Isu-isu ini merupakan hasil kesepakatan dari konsultasi publik dalam Kerangka Lebih Jauh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) 2021-2026.

Adhitya menjelaskan bahwa salah satu isu yang menjadi perhatian adalah menurunnya tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Pesawaran. Meskipun Kabupaten Pesawaran memiliki 13 ribu hektar lahan pertanian di tiga kecamatan berdasarkan peraturan daerah tahun 2021, kondisinya belum optimal.

Selain itu, pengelolaan sumber daya air (SDA) dan sanitasi juga belum mencapai tingkat optimal di daerah tersebut. Hal ini juga terkait dengan dampak kesehatan masyarakat akibat pandemi COVID-19. Terakhir, daerah tersebut juga menghadapi ancaman risiko bencana yang tidak dapat dihindari.

Adhitya menambahkan bahwa dalam RPJMD 2021-2026, pemerintah Kabupaten Pesawaran telah menyiapkan program-program yang mendukung upaya dalam menghadapi perubahan iklim. Anggaran untuk program tersebut terus meningkat setiap tahunnya, dengan anggaran utama program pada tahun 2023 mencapai Rp 4,06 miliar, sementara program pendukung mencapai Rp 264,47 miliar. (BE1/don)