APBD Lampung 2027, Uang Rakyat Harus Kembali dalam Bentuk Kesejahteraan
- Foto Dokumentasi Riduan
Lampung – Wakil Ketua I DPRD Lampung Kostiana mengingatkan agar penyusunan APBD 2027 tidak berhenti pada urusan pembagian anggaran. Ia meminta DPRD memastikan setiap rupiah belanja daerah memiliki sasaran yang jelas dan kembali kepada kepentingan masyarakat .
Kostiana menyampaikan hal itu seusai mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang digelar DPD PDI Perjuangan Lampung di kantor partai tersebut, Jalan Emir Moh Noer, Teluk Betung, Bandar Lampung, Senin, 17 Agustus 2026.
Sebagai Bendahara DPD PDI Perjuangan Lampung, Kostiana mengatakan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Lampung siap mengawali pembahasan APBD 2027 sejak proses dimulai. Menurutnya, anggaran harus diarahkan pada kebutuhan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung siap melaksanakan pembahasan anggaran murni APBD 2027 dengan harapan anggaran itu tepat sasaran,” kata Kostiana.
Ia menyebut kesejahteraan masyarakat, perbaikan infrastruktur, dan hilirisasi pertanian merupakan sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian.
Menurut Kostiana, pembahasan APBD 2027 memang belum dimulai. Oleh karena itu, DPRD bersama pemerintah daerah masih perlu melihat kondisi fiskal dan kebutuhan pembangunan sebelum menentukan arah belanja.
"Iya, karena APBD 2027 belum mulai, belum kita bahas. Dari situ nanti baru kita lihat terkait kondisinya seperti apa," ujarnya.
Meski pembahasan belum berjalan, Kostiana memastikan satu prinsip tidak akan berubah: anggaran harus berpihak kepada rakyat.
"Pasti! Harus pro-rakyat. Nah, itu yang selalu kami perjuangkan untuk Fraksi PDI Perjuangan di Provinsi Lampung ataupun di kabupaten/kota," kata dia.
Infrastruktur Jangan Sekadar Jadi Angka
Kostiana menaruh perhatian pada sektor infrastruktur. Ia menilai pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya tidak seharusnya hanya dianggap sebagai angka dalam dokumen anggaran. Infrastruktur yang baik, kata dia, dapat mempengaruhi mobilitas masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
Namun, pembangunan fisik bukanlah satu-satunya agenda. Kostiana juga mendorong pemerintah memperkuat hilirisasi pertanian.
Lampung memiliki basis produksi pertanian yang besar. Oleh karena itu, menurut dia, hasil pertanian seharusnya tidak hanya dijual sebagai bahan mentah. Pengolahan lebih lanjut diperlukan agar nilai tambah tetap berada di daerah dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani.
