Duel Janji Pendidikan di Debat Ketiga Pilgub Lampung
- Foto Dokumentasi Riduan
Lampung – Debat ketiga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2024 yang berlangsung pada Selasa (19/11/2024) malam di Hotel Novotel, Bandar Lampung, memunculkan dua visi besar terkait pendidikan.
Kedua pasangan calon (paslon) berlomba menarik simpati dengan janji-janji yang menyasar kebutuhan krusial masyarakat di Bumi Ruwa Jurai.
Paslon Nomor Urut 1: Pendidikan Gratis untuk Masa Depan Cerah
Arinal Djunaidi – Sutono, paslon nomor urut 1, menyuarakan rencana besar mereka untuk menghapuskan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu, terutama di wilayah perdesaan yang selama ini terpinggirkan.
“Di Lampung masih banyak wilayah perdesaan yang membutuhkan perhatian. Kami prioritaskan pendidikan gratis bagi siswa yang kurang mampu,” tegas Arinal dalam paparannya.
Sutono menambahkan bahwa mereka juga akan memberikan dukungan beasiswa bagi siswa berprestasi.
“Kami tidak ingin prestasi anak-anak Lampung terhenti karena kendala biaya. Mereka harus bisa melanjutkan pendidikan tanpa membebani orang tua,” katanya.
Paslon Nomor Urut 2: Akses Lebih Merata dan Hapus Beban Biaya
Sementara itu, Rahmat Mirzani Djausal – Jihan Nurlela, paslon nomor urut 2, menyoroti persoalan ketimpangan jumlah sekolah yang menghambat akses pendidikan di Lampung.
Mirza mengungkapkan fakta ketimpangan yang mencolok: jumlah SMP mencapai 1.400, namun SMA/SMK hanya sekitar 1.000, membuat banyak lulusan SMP kesulitan melanjutkan ke jenjang berikutnya.
“Ketimpangan ini harus segera diatasi. Kami berkomitmen untuk menyediakan lebih banyak sekolah menengah,” kata Mirza.
Selain memperbaiki akses, Mirza juga berjanji menghapus pungutan uang komite yang kerap membebani orang tua siswa.
“Sekolah negeri tidak boleh lebih mahal daripada sekolah swasta. Kami akan pastikan tidak ada lagi pungutan yang memberatkan keluarga,” ucapnya tegas.
Strategi Berbeda untuk Masa Depan Pendidikan Lampung
Dalam sesi tanya jawab yang hangat, Arinal-Sutono menggarisbawahi perlunya kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Mereka berkomitmen memperluas program pendidikan gratis hingga ke jenjang SMA/SMK dan memberikan perhatian lebih pada kesejahteraan guru, terutama di daerah-daerah terpencil.
Di sisi lain, Mirza-Jihan menawarkan pendekatan berbasis efisiensi anggaran dan pemerataan pendidikan.