Bukan Sekadar Wadah Aspirasi, Gubernur Mirza Bawa HKTI dan Pemprov Lampung Dongkrak Pendapatan Petani
- Istimewa
Bandar Lampung, Lampung – Sektor pertanian bukan sekadar mata pencaharian bagi masyarakat Lampung, melainkan penggerak utama urat nadi perekonomian daerah. Berangkat dari kesadaran tersebut, Gubernur Lampung sekaligus Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung periode 2026–2031, Rahmat Mirzani Djausal, berkomitmen menyatukan langkah organisasi petani dengan program strategis pemerintah daerah.
Langkah sinkronisasi ini ditegaskan Mirza saat Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Provinsi Lampung di Balai Keratun, Bandar Lampung, Jumat (31/7/2026). Bagi Mirza, HKTI tidak boleh sekadar menjadi wadah penampung aspirasi, melainkan harus hadir sebagai jembatan hidup yang menghubungkan petani, pelaku usaha, dan pemerintah dari hulu hingga hilir.
"Ke depan, program-program yang sejalan dengan visi HKTI akan menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung. Namun pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. HKTI harus menjadi jembatan antara petani, pengusaha, dan pemerintah," ujar Mirza di hadapan peserta Musda.
Bukan tanpa alasan jika perhatian besar dicurahkan pada sektor ini. Dari total luas wilayah Lampung yang mencapai 3,3 juta hektare, sekitar 1,8 juta hektare di antaranya merupakan lahan produktif untuk beragam komoditas pertanian. Lebih dari itu, sekitar 60 persen dari 2,4 juta kepala keluarga di Lampung menggantungkan hidup sebagai petani.
Kondisi objektif ini membuat tingkat kesejahteraan petani menjadi tolok ukur utama bagi kemajuan daerah secara keseluruhan.
"Kalau petaninya sejahtera, desa bergerak, ekonomi daerah otomatis akan tumbuh," seloroh Mirza menekankan pentingnya peran desa.
Mengilas balik perjalanannya di HKTI sejak era kepemimpinan Prabowo Subianto pada 2007 lalu, Mirza memahami betul lika-liku persoalan di lapangan. Mulai dari jeratan kelangkaan pupuk bersubsidi, fluktuasi harga saat panen raya, hingga minimnya pendapatan bersih yang membuat banyak keluarga petani kesulitan menyekolahkan anak maupun memenuhi gizi keluarga.
Guna memutus rantai persoalan tersebut, kolaborasi HKTI dan Pemprov Lampung meluncurkan sejumlah intervensi konkret. Salah satunya lewat distribusi Pupuk Organik Cair (POC) ke sekitar 2.000 desa, yang terbukti mampu mendongkrak hasil panen antara 15 hingga 30 persen.
Selain mendorong penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas utama seperti gabah, jagung, dan singkong, pemerintah daerah juga menyiapkan infrastruktur pascapanen. Sebanyak 500 unit mesin pengering (dryer) disebar di sentra-sentra produksi, disusul rencana pembangunan silo penyimpanan gabah berkapasitas 1.000 ton di setiap kecamatan agar petani tak lagi dipermainkan harga saat panen melimpah.
