Wali Kota Eva Dwiana Hadiri Sidang Pleno dan Penutupan Rakernas XVIII APEKSI di Medan

Wakili Bandar Lampung, Eva Dwiana ikuti pengesahan pleno APEKSI.
Sumber :
  • Istimewa

Bandar Lampung, Lampung – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menghadiri Sidang Pleno sekaligus Penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Medan. 

img_title Rakornas Samsat 2026 di Lampung: Tiga Pilar Sepakati Integrasi Data dan Dorong Skema Creative Financing

Agenda akbar tersebut resmi ditutup oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam sidang pleno akhir, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, mengetuk palu kesepakatan yang melahirkan sembilan poin rekomendasi strategis. 

img_title Jadi Tuan Rumah Rakornas Samsat 2026, Wali Kota Eva Dwiana Beberkan Realisasi Opsen Pajak Lamsel Tembus Rp232 Miliar

Rekomendasi bersama ini akan diserahkan langsung kepada pemerintah pusat sebagai aspirasi kolektif pemerintah kota se-Indonesia.

Sembilan poin penting hasil rumusan para Wali Kota tersebut berfokus pada penguatan kapasitas fiskal daerah, penataan kebijakan ASN, penguatan tata kelola program strategis nasional, serta percepatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.

img_title Terapkan Paspor Tanpa Kertas dan Mobil Listrik, Imigrasi Siak Dipuji Ombudsman Jadi Percontohan Nasional

Selain itu, rekomendasi juga mencakup transformasi digital birokrasi, ketahanan lingkungan kota berkelanjutan, penguatan ekonomi lokal yang inklusif, penguatan tata ruang, hingga advokasi hukum bagi pemerintah daerah.

"Keikutsertaan Bandar Lampung dalam Rakernas ini merupakan komitmen kami untuk terus mendorong inovasi daerah dan memperkuat kolaborasi. Hasil rekomendasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di Kota Tapis Berseri," ujar Wali Kota Eva Dwiana.

Saat menutup jalannya Rakernas, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY, menggarisbawahi pentingnya jembatan komunikasi yang kokoh antara kebijakan pusat dan eksekusi di daerah. Sinergitas ini krusial demi mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat perkotaan.

"Pemerintah pusat membutuhkan peran aktif seluruh pemerintah kota untuk mempercepat konektivitas antarwilayah. Kerja sama yang erat ini adalah kunci utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencetak kota-kota di Indonesia yang maju, tangguh, serta inklusif," tegas AHY. (*)